Pengertian Pancasila Secara Etimologis, Historis dan Terminologis

Pengertian pancasila – Kedudukan dan fungsi pancasila bila kita kaji secara ilmiah memeiliki pengertian yang luas, sebaik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai keperibadian  bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yagn harus kita deskripsikan  secara objektiv.

Untuk memahami pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pegertian pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut:

  • Pengertian pancasila sebagai Etimologis
  • Pengertian pancasila sebagai Historis
  • Pengertian pancasila sebagai Terminologis

Pengertian Pancasila Sebagai Etimologis

Sebelum kita membahas isi arti dan fungsi pancasila sebagai dasar negara maka terlebih dahulu perlu dibahas asal dan istilah “pancasila” beserta makna yang terkandung didalamnya. Secara Etimologis istilah “pancasila” berasal dari sangsekerta dari india (Bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah Prakerta.

Pengertian Pancasila

Menurut Muhammad Yamin , dalam bahasa sangsekerta perkataan pancasila  memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu:

Panca ”artinya lima” “syla” vokal i pendek artinya “batu sendi”,  “alas”, atau “dasar” “syila” vokal i panjang artinya “peraturan tingkah lakuyang baik, yang penting atau yang senonoh”

Kata kata tersebut kemudian dalam bahasa indonesia terutama dalam bahasa jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas, oleh karena itu secara etimologis kata “pancasila “ yang dimaksudkan adalah istilah  “panca syilia” dengan pokal i pendek yang memiliki makna leksikal “ berbatu sendi lima” , atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “panca syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting (Yamin:1960:437).

Perkataan pancasila mula mula terdapat dalam kepustakaan Budha di india. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pataka yang terdiri atas tiga macam buku besar yaitu: Sutha Pitaka, Abhidama Pilaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran ajaran moral tersebut adalah sebagai berikut: Dasasyila, Saptasyila, Pancasyiila.

Lihat juga:  Pengertian Pancasila sebagai Ideologi terbuka

Ajaran pancasila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

 Panatipada veramani sikhapadam samadiyani artinya “jangan mencabut nyawa mahkluk hidup” atau dilarang membunuh.

Dinna dana veramani shikapadam samadfiyani artinya “janganlah mengambil barang yang tidak diberikan”, maksudnya dilarang mencuri.

Kameshu micehara veramani shikapadam samadiyani artinya jangalah berhubungan kelamin, yang dimaksudnya dilarang berzina.

Musawada veramani sikapadam samadiyani,  artinya janganlah meminum-minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksudnya dilarang minum minuman keras (Zaenal abidin. 1958:361).

Dengan masuknya kebudayaan india ke indonesia melalui penyebaran agama Hindhu dan Budha, maka ajaran “pancasila” Budhismepun masuk ke dalam kepustakaan jawa, terutama pada jaman majapahit. Perkataan “pancasila” dalam khasanah kesusahteraan nenek moyang kita jaman keemasan keprabuan Majapahit dibawah raja Hayam Wuruk dan Maha Patih Gadjah Mada, dapat ditemukan dalam keropak negara kertagama, yang berupa kakawin (sair pujian) dalam pujangga istana bernama empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, dimana dapat kita temui dalam sarga 53 bait ke yang berbunyi sebagai berikut:

Yatnaggegwani pancasyiila kartasangkarbgisekata, yang artinya raja menjalankan dengan dengan setia kelima pantangan (Pancasila), begitupula upacara – upacara ibadat dan penobatan-penobatan.

Bagitu perkataan pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa jawa kuno yang artinya tetap sama terdapat dalam zaman Majapahit. Demikian juga pada jaman Majapahit tersebut hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindhu Syiwa dan agama Budha Mahayan dan campurannya Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat penghulunya (kepala urusan agama). Kepala penghulu Budha tersebut “Dharmadyaksa ring kasyaiwan” (Slamet Mulyono, 1979:202)

Setalah Majapahit runtuh dan agama islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia maka sia sia pangaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal dalam masyarakat jawa, yang disebut dengan “Lima larangan” atau “lima Pantangan” moralitas yaitu dilarang:

  • Mateni, artinya membunuh
  • Maliang, artnya mencuri
  • Madon, artinya berzina
  • Mabok, artinya minum minuman keras atau menghisap candu
  • Main, artinya berjudi

Semua huruf dalam ajaran moral tersebut diawal dengan huruf “M” atau dalam bahasa jawa disebut “Ma”, oleh karena iut lima prinsip moral tersebut “Ma lima” atau “M 5” yaitu lima larangan (Ismaun, 1981:79).

Pengertian Pancasila Secara Historis.

Proses perumusan pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat. Mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara indonesia yag akan dibentuk. Kemudian tampilan pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 juni 1945 didalam sidang tersebut ir, Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah  dasar negara tersebut  Soekarno memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 agustus 1945 Indonesia memprolamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 agustus 1945 disahkan Undang – undang dasar 1945 termasuk pembukaan UUD 1945 dimana termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama pancasila.

Sejak saat itulah perrkataan pancasila telah menjadi bahasa indonesia dan merrupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “pancasila” namun yang dimaksudkan dasar negara republik indonesia adalah disebut dengan istilah “pancasila”. Hal ini didasarkan atas inrprestasi  historis terutama dalam rangka  pembentukan calon  rumusan  dasar negara yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Demikianlah riwayat pancasila baik dari segi istilahnya maupun proses perumusannya, sampai menjadi dasar negara yang sah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Adapun secara termonologi historis proses perumusan pancasila adalah sebagai berikut:

a. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 juni 1945 tersebut Soekarno mengucapkan pidatonya dihadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima dasar sebagai dasar negara indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

  1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Untuk usulan tentang  rumusan dasar negara tersebut beliau mengajukan usul  agar dasar  negara tersebut  diberi nama “pancasila”, yang dikatakan oleh beliau istilah itu atas saran  dari salah seorang ahli bahasa, namun sayangnya tidak disebutkan nam seorang ahli bahasa tersebut. Usul mengenai nama “Pancasila” bagi dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI.

Lihat juga: Hubungan negara dengan agama

Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima  sila tersebut dapat di peras menjadi “Tri sila” yang rumusannya:

  1. Sosiol Nasional yaitu: “Nasionalisme dan Internasionalisme”
  2. Sosio Demokrasi yaitu, “Demokrasi dengan kesejahteraan Rakyat”
  3. Ketuhanan yang maha esa

Adapun “Tri Sila” tersebut masih diperas lagi menjadi “Eka Sil” atau satu sila yang intinya adalah “gotong royong”

Pada tahun 1947 pidato Ir. Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dan diberi judul “lahirnya Pancasila”, sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 juni adalah hari lahirnya pancasila.

b. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh Dokuriti Zyumbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “ Panitia Sembilan”, yang setelah mengadakan sidang berhasil  menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat Pancasila, sebagai buah hasil pertamakali disepakati oleh sidang.

Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta, sebagai buah hasil pertamakali disepakati oleh sidang.

Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam piagam jakarta adalah sebagai berikut:

  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam pemeluk pemeluknya
  2. Kemanusian yang adil dan beradab
  3. Persatuan indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan /perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

 Pengertian Pancasila secara Terminologis

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara negara yang merdeka, maka panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun 1945 tersebut terdiri  atas dua bagian  yaitu pembukaan UUD 1945 dan pasal pasal UUD 1945 yang berisi 37 ayat pasal 1, Aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan Tambahan terdiri dari 2 ayat.

Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea tersebut tercantum  Rumusan Pancasila sebagai berikut:

  1. Ketuhanan yang maha esa
  2. Kemanusian yang adil dan beradab
  3. Persatuan indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perkwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Rumusan pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara republik indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat indonesia. Namun dalam sejarah ketetanegaraan indonesia dalam upaya bangsa indonesia mempertahankan Proklakasi eksitensi negara dan bangsa indonesia maka terdapat pula rumusan-rumusan pancasila sebagai berikut:

Lihat juga : sejarah lahirnya nama indonesia

a. Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat).

Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan pancasila sebagai berikut:

  1. Ketuhanan yang maha esa
  2. Peri kemanusian
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan sosial

b. Dalam UUDS (Undang-undang Dasar Sementara 1945) 

Dalam UUD 1945 yang berlaku mulai 17 agustus 1950 sampai 5 juli 1959, terdapat pula rumusan pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam kosntitusi RIS, sebagai berikut:

  1. Ketuhanan yang maha esa
  2. Peri kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kerakyatan
  5. Keadilan sosial

c. Rumusan Pancasila di Kalangan Masyarakat.

Selain itu terdapat juga rumusan pancasila dasar negara yang beredar dikalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beranekaragam antara lain terdapat rumusan sebagai berikut:

  1. Ketuhanan yang Maha Esa
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Kebangsaan
  4. Kedaulatan Rakyat
  5. Keadilan sosial

Dari bermacam-macam rumusan pancasila tersebut diatas yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan NO XX/MPRS/1996, dan Inpres no. 12 april 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar Negara Repubulik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Demikian Pengertian Pancasila Secara Etimologis, Historis dan Terminologis, terimakasih telah berkunjung, dan silahkan di share bila dirasi bermanfaat

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *