Pengertian PT, CV, Firma  Dan Perbedaannya

Perseroan Terbatas. PT

Pengertian PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas atau lebih sering disebut PT, adalah suatu badan hukum  yang mana dalam menjalankan usahanya memiliki modal yang terdiri dari saham-saham dan pemilik-nya memiliki saham sebanyak yang dimilikinya. Karena modal untuk menjalankan usaha perusahaan berupa saham-saham jadi perubahan kepemilikan dapat dilakukan tanpa melalui peleburan perusahaan.

Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham, maka tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) UUPT

“pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara peribadi atas perikatan yag dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebih saham yang dimiliki”

 

Pengertian PT

UNSUR-UNSUR BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

  1. Unsur-unsur badan hukum pada Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur seperti yang ditentukan dalam  UUPT, yakni sebagai berikut:

  • Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham <RUPS>, Direksi dan komisaris (pasal 1 butir (2). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga Perseroan dan keputusan RUPS.

  • Kekayaan Sendiri

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri  seluruh nilai nominal saham (pasal 31 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda yang bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaran bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutang perseroan

  • Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili direksi.

  • Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri

2.  UnsurUnsur Perseroan

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukan diatas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur seperti berikut:

  • Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan  pendiri atau pengurusnya.

  • Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertuliis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar. Kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris.

  • Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha,yaitu kegiatan dalam bidang prekonomian (industri, dagang, jasa) yang bertujuan mendapat keuntungan dan laba.

<!-nextpaage->

  • Modal dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga statuter, dalam bahasa inggris disebut juga authorized capital

  • Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.

3. Syarat pendirian perseroan

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan, sebagai berikut:

1. Didirikan oleh dua orang atau lebih

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang dimaksud  dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

2,  Didirikan dengan akta otentik

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT, perjanjian perdirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik dimuka notaris mengingat perseroan adalah badan hukum.

3. Modal dasar perseroan

Dalam pasal 32 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa modal dasar perseroan paliing sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tetapi undang-undang  atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang melebihi 50 juta rupiah.

Prosedur, Pendirian Perseroan Terbatas

Syarat-syarat telah dipenuhi diatas, maka pendirian perseroan harus mmengikuti langkah-langkah  yang ditentukan oleh UUPT sebagai berikut:

  1. Pembuatan akta didepan notaris

Langkah pertama pendirian perseroan adalah pembuatan akta dimuka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan  perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT pasal 7 ayat (1) UUPT)

2. Pengesahan oleh menteri

Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian perseroan yang dibuat  dimuka notaris dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Hukum & HAM.

  1. Pendaftaran Perseroan
    Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan . menurut pasal 29 ayat (1) UUPT daftar perseroan diselenggarakan oleh menteri. Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan akta pendirian berserta surat pengesahan menteri.
  2. Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara

Langkah keempat adalah pengumuman dalam berita negara. Menurut ketentuan pasal 30 UUPT. Perseroan yang telah didaftar di umumkan dalam berita negara. Pengumuman dilakukan oleh menteri paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitka keputusan menteri

Kekayaan perseroan Terbatas Terpisah dari kekayaan pemegang saham, dewan Komisaris  dan Direksi

Agara badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan huku seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal  dari kekayaan pendiri  yang dipisahkan . Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri.

Menurut Arifin P.  Soeria Atmadja, kekayaan badan hukum yang terpisah itu membawa akibat sebagai berikut:

  1. Kreditur pribadi para anggota badan hukum yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut kekayaan badan hukum tersebut
  2. Para anggota peribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum terhadap pihak ketiga
  3. Kompensasi antara hutang peribadi dan hutang badan hukum tidak dimungkinkan
  4. Hubungan hukum, baik persetujuan maupun proses antara anggota dan badan hukum, dilakukan halnya dengan badan hukum dengan pihak ketiga.
  5. Pada kepalitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut kekayaan yang terpisah

 

Pembubaran Perseroan

Menurut pasal 142 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) berakhirnya perseroan karena

  • Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS)
  • Karena dalam jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
  • Berdasarkan penentapan pengadilan

Dengan dicabutnya kepalitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailiitan dan karena  dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan pembayaran utang atau karena karena dicabutnya izin usaha perseroan  melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan
  • Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum, atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan
  • Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian
  • Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan

  1. Comanditairi Venootschop/

CV ===> Persekutuan Komanditer

Persekutuan komanditer atau lebih akrab didengar dengan sebutan CV menurut pasal 19 KUHD adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama untuk berusaha bersama antara orang –orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan peribadinya, dengan orang –orang yang memberikan pinjaman da tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan itu.

mendirikan cv

Persekutuan dikelompokkan menjadi dua bagian yakni

Sekutu Komplementer (sekutu aktif)

Adalah sekutu yang menjalankan perusahaan, dimana sekutu aktif berhak melakukan pernjanjian dengan pihak ketiga dan menjalan seluruh kebijakan perusahaan atau lebih dikenal dengan sebutan persero kuasa atau persero pengurus.

Sekutu Komanditer (sekutu Pasif)

Adalah sekutu yang menanamkan modal dalam persekutuan dengan kata lain, jika  perusahaan merugi, sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disertakan.

Sebaliknya bilamana perusahaan memperoleh keuntungan, mereka hanya memperoleh sebatas modal yang mereka sertakan/berikan. Sekutu pasif tidak ikut campur dalam kepengurusan, kepengusahaan, maupun seluruh kegitan usaha perusahaan atau sering juga disebut sebagai persero diam.

Dalam pendirian CV memiliki karakteristik unik, dimana perlu didirikan oleh 2 orag  (berperan sebagai sekutu aktif dan pasig)

Selain hal diatas keunikan lain dalam CV yaitu dalam anggaran dasar tidak ditentukan pembagiannya seperti PT.

  1. Unsur – unsur yang lazim terdapat pada maatschap karena badan hukum perseroan komanditer adalah maatschap
  2. Adanya kerja sama
  3. Adanya inbreng
  4. Adanya tujuan membagi keuntungan

Donwload disni laporan keuangan perusahaan Tbk. yang sudah diaudit

  1. Selalu menyelenggarakn perusahaan. Dengan demikian selalu mengadakan usaha yang terus menerus, dan adanya pembagian keuntungan

Cara Mendirikan Comanditairi Venootschop/ CV ===> Persekutuan Komanditer

Dikutip dari hukumoline.com Langkah dan syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan CV sebagai berikut

  • Membuat akta pendirian CV. Untuk membuat akta ini, minimal ada 2 orang pendiri dimana satu pendiri akan menjadi sekutu aktif dan satu pendiri akan menjadi sekutu pasif
  • Mendaftarkan akta pendirian CV di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat
  • Mengurus surat keterangan domisili perusahaan (SKDP) yang pengurusannnya dapat dilakukan dikelurahan  setempat sesuai dimisili CV anda. Untuk dapat Mengurus SKDP, anda perlu menentukan terlebih dahulu dimana CV anda akan berdomisili dalam akta pendirian
  • Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan yang dapat anda urus dikantor pajak setempat sesuai domisili CV anda
  • Selanjutnya anda perlu mengurus izin usaha sesuai dengan bidang usaha  yang dijalankan oleh CV
  • Mengurus dokumen Tanda Daftar Perusahaan

Modal Persekutuan Komanditer

 Mengenai kewajiban penyetoran modal dalam cv dapat mengacu pada pasal 1619 ayat (2) KUH perdata yang menjelaskan bahwa modal yang disetor para persero dapat berupa

  1. Uang
  2. Barang atau benda

Pasal   1623 KUH perdata menyebutkan bahwa barang atau benda dapat mengenai benda tertentu atau hasil dari benda tertentu.

  1. Kerajinan

Pemasukan kerjinan ini dimaksudkan bahwa orang sebagai pihak dalam perjanjian bagi hasil pada dasarnya tidaklah memasukkan tenaga kerja akan tetapi prestasi kerjanya. Meski demikian, dalam perjanjian  dapat disepakati bahwa modal yang disetor harus berupa uang saja.

Berakhirnya Persekutuan Komanditer

Karena perseroan komanditer pada hakitkatnya adalah firma, maka cara berakhirnya firma juga berlaku pada persekutuan komanditer sesuai dengan (pasal 31 KUHD).

  • Berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar (akta pendirian)
  • Sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pengunduran diri atau pemberhentian persekutuan
  • Akibat perubahan anggaran dasar (akta pendirian)

  1. Firma

Firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya terbagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya.

Pasal 16 KUHD menerangkan pengertian  firma yakni: tiap –tiap perserikatan yang didirikan  untuk menjalankan  sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama.

Selanjutnya pada pasal 17 KUHD menerangkan bahwa tiap-tiap persero (sekutu) yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak untuk mengeluarkan  menerima  uang atas nama  perseroan (persekutuan), pula untuk mengikat perseroan itu sendiri dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengan nya.

syarat pendirian pt

Unsur-unsur Firma

Adapun persekutuan perdata adalah perjanjian dua orang atau lebih  dengan mengikatkan diri untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (pasal 1618 KUHper). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan persekutuan disebut firma apabila mengandung unsur-unsur pokok berikut:

  1. Persekutuan perdata (pasal 1618 KUHPer)
  2. Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHPer)
  3. Dengan nama bersama atau firma (pasal 16 KUHF), dan
  4. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD)

Tata cara pendirian Firma

Perysatan yang harus dipenuhi

Untuk mendirikan firma persyaratan tersebut harus melengkapi sebagai berikut

  1. Pembuatan akta otentik berupa akta notaris pendirian firma (pasal 22 KUHD)
  2. Pendaftaran akta pendirian tersebut di kepanitraan pengadilan negeri dalam daerah hukum dimana persekutuan firma itu berdomisili (pasal 23 KUHD), yang sekarang cukup pendaftaran wajib perusahaan (pasal 14 ayat 1 dan 2 UU no.3 tahun 1982 tentang daftar perusahaan
  3. Pengumuman akta pendirian tersebut didalam berita negara melalui kantor percetakan negara. (pasal 28 KUHD).

 

Berakhirnya badan hukum Firma

Karena firma bentuk persekutuan perdata khusus, maka pengaturan pembubaran firma cukup diatur dalam KUH perdata, yaitu di buku III bagian IV berdasarkan pasa 1646 KUH perdata persekutuan dapat berakhir karena

  1. Telah mencapai waktu yang telah ditentukan sebelumnya dalam akta pendirian (apabila ada)
  2. Musnahnya barang atau selesai perbuatan yang menjadi pokok perjanjian
  3. Atas kehendak semeta-mata dari beberapa orang sekutu
  4. Jika salah seorang sekutu meninggal atau berada diawah pengampuan atau dinyatakan pailit

Sebab berakhirnya persekutuan firma yang dikarenakan meninggalnya salah seorang sekutu, dapat dikesampingkan apabila sebelum diantara sekutu sekutu tersebut telah diperjanjikan bahwa meninggalnya salah seorang sekutu tidak berpengaruh terhadap kelangsungan firma.

Perbedaan PT, CV,  dan Firma
keterangan PT CV Firma
Bentuk perusahaan 1.   Bentuk perusahaan nomor 1 paling banyak digunakan untuk kegiatan usaha

2.   PT adalah bentuk perusahaan yang berbadan huku

1.  Bentuk perusahaan nomor 2 yang banyak digunakan oleh UKM

2.  Cv  adalah adalah badan usaha bukan badan hukum

1.   Umumnya dibentuk dan didirikan  oleh orang yang memiliki profesi sama atau berkaitan

2.   Firma adalah badan usaha bukan badan hukum seperti PT

Dasar hukum pendirian Pendirian PT harus sesuai dengan Undang-undang  PT nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Belum ada undang undang secara khusus yang mengatur tentang pendirian CV Belum ada undang undang secara khusus yang mengatur tentang pendirian Firma
Modal perusahaan Berdasarkan UU No 40 tahun 2007, modal dasar minimal 50 juta, dari modal tersebut minimal 25 % harus sudah ditempatkan atau disetor oleh pendiri perseroan selaku pemegang saham.

Pemilik modal dapat bersumber dari swasta maupun pemerinta, warga asing, badan usaha asing atau pemerintah asing

Di dalam akta CV tidak disebutkan besarnya modal dasar, modal ditempatkan atau disetor. Tidak ada kepemilikan saham anggaran dasar CV. Bukti penyetoran modal oleh pendiri yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif dapat dibuat perjanjian sendiri yang disepakati oleh masing masing pihak. Sumber modal  terdiri dari pemilik modal dan swasta. Didalam firma tidak disebutkan besarna modal awal, modal ditempatkan atau disetor, artinya tidak ada kepemilikan saham dalam anggaran dasar firma,

Bukti penyetoran modal oleh para pendiri  yang terdiri dari sekutu firma dapat dibuat perjanjian sendiri  yang disepakati oleh masing masing pihak

Sumber modal: pemilik modal dan swasta

Proses pendirian Pemakaian nama PT harus mendapatkan persetujuan pemerintah terlebih dahulu untuk bisa digunakan.

Minimal didirikan 2 orang atau lebih.

Pendirian harus dibuat berdasarkan akta otentik yang memuat anggaran dasar perseroan dan dibuat notaris.

Akta pendirian PT harus mendapatkan pengesahan menteri Hukum dan HAM RI

Pemakaian nama CV tidak perlu mendapatkan persetujuan dari menteri.

Didirikan minimal 2 orang atau lebih.

Harus dibuat akta otentik yang memuat anggaran dasar perseroan  dan dibuat di notaris.

Cukup didaftarkan dipengadilan negeri setempat

Pemakaian nama tidak perlu mendapatkan persetujuan dari menteri.

Minimal didirikan 2 orang atau lebih.

Pendirian dapat dibuat dengan akta notaris atau tanpa akta.

Akta pendirian firma cukup didaftarkan ke pengadilan negeri setempat

       

  

Itu secara singkat pembahasan seputar pengertian PT, CV, Firma dan perbedaan diantara ketiganya, semoga dapat membantu kamu untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, kritik dan saran silahkan  tinggalkan dikolom komentar

Lihat artikel berikutnya:

Teori Pertumbuhan ekonomi klasik

Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *