Pengertian PT, CV, Firma  Dan Perbedaannya

Perseroan Terbatas. PT

Pengertian PT (Perseroan Terbatas)

Perseroan Terbatas atau lebih sering disebut PT, adalah suatu badan hukum  yang mana dalam menjalankan usahanya memiliki modal yang terdiri dari saham-saham dan pemilik-nya memiliki saham sebanyak yang dimilikinya. Karena modal untuk menjalankan usaha perusahaan berupa saham-saham jadi perubahan kepemilikan dapat dilakukan tanpa melalui peleburan perusahaan.

Perseroan terpisah dan berbeda dengan pemiliknya/pemegang saham, maka tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas sebesar nilai sahamnya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) UUPT

“pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara peribadi atas perikatan yag dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebih saham yang dimiliki”

 

Pengertian PT

UNSUR-UNSUR BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

  1. Unsur-unsur badan hukum pada Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur seperti yang ditentukan dalam  UUPT, yakni sebagai berikut:

  • Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham <RUPS>, Direksi dan komisaris (pasal 1 butir (2). Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga Perseroan dan keputusan RUPS.

  • Kekayaan Sendiri

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri  seluruh nilai nominal saham (pasal 31 ayat (1) UUPT) dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda yang bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, misalnya kendaran bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga, piutang perseroan

  • Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili direksi.

  • Mempunyai tujuan sendiri

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri

2.  UnsurUnsur Perseroan

Berdasarkan defenisi yang telah dikemukan diatas, maka sebagai perusahaan badan hukum, perseroan memenuhi unsur-unsur seperti berikut:

  • Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan  pendiri atau pengurusnya.

  • Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Artinya harus ada sekurang-kurangnya dua orang yang bersepakat mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertuliis yang tersusun dalam bentuk anggaran dasar. Kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dimuka notaris.

  • Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha,yaitu kegiatan dalam bidang prekonomian (industri, dagang, jasa) yang bertujuan mendapat keuntungan dan laba.

  • Modal dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga statuter, dalam bahasa inggris disebut juga authorized capital

  • Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya.

3. Syarat pendirian perseroan

Ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh pendiri perseroan, sebagai berikut:

1. Didirikan oleh dua orang atau lebih

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang dimaksud  dengan orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

2,  Didirikan dengan akta otentik

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT, perjanjian perdirian perseroan harus dibuat dengan akta otentik dimuka notaris mengingat perseroan adalah badan hukum.

3. Modal dasar perseroan

Dalam pasal 32 ayat (1) UUPT ditentukan bahwa modal dasar perseroan paliing sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Tetapi undang-undang  atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang melebihi 50 juta rupiah.

Prosedur, Pendirian Perseroan Terbatas

Syarat-syarat telah dipenuhi diatas, maka pendirian perseroan harus mmengikuti langkah-langkah  yang ditentukan oleh UUPT sebagai berikut:

  1. Pembuatan akta didepan notaris

Langkah pertama pendirian perseroan adalah pembuatan akta dimuka notaris. Akta pendirian tersebut merupakan  perjanjian yang dibuat secara otentik yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT pasal 7 ayat (1) UUPT)

2. Pengesahan oleh menteri

Langkah kedua adalah permohonan pengesahan. Akta pendirian perseroan yang dibuat  dimuka notaris dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Hukum & HAM.

  1. Pendaftaran Perseroan
    Langkah ketiga adalah pendaftaran perseroan . menurut pasal 29 ayat (1) UUPT daftar perseroan diselenggarakan oleh menteri. Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan akta pendirian berserta surat pengesahan menteri.
  2. Pengumuman Dalam Tambahan Berita Negara

Langkah keempat adalah pengumuman dalam berita negara. Menurut ketentuan pasal 30 UUPT. Perseroan yang telah didaftar di umumkan dalam berita negara. Pengumuman dilakukan oleh menteri paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitka keputusan menteri

Kekayaan perseroan Terbatas Terpisah dari kekayaan pemegang saham, dewan Komisaris  dan Direksi

Agara badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan huku seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal. Modal awal badan hukum itu berasal  dari kekayaan pendiri  yang dipisahkan . Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri.

Menurut Arifin P.  Soeria Atmadja, kekayaan badan hukum yang terpisah itu membawa akibat sebagai berikut:

  1. Kreditur pribadi para anggota badan hukum yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menuntut kekayaan badan hukum tersebut
  2. Para anggota peribadi tidak dapat menagih piutang badan hukum terhadap pihak ketiga
  3. Kompensasi antara hutang peribadi dan hutang badan hukum tidak dimungkinkan
  4. Hubungan hukum, baik persetujuan maupun proses antara anggota dan badan hukum, dilakukan halnya dengan badan hukum dengan pihak ketiga.
  5. Pada kepalitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut kekayaan yang terpisah

 

Pembubaran Perseroan

Menurut pasal 142 ayat (1) undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) berakhirnya perseroan karena

  • Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS)
  • Karena dalam jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
  • Berdasarkan penentapan pengadilan

Dengan dicabutnya kepalitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailiitan dan karena  dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan pembayaran utang atau karena karena dicabutnya izin usaha perseroan  melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan dengan alasan
  • Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum, atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan
  • Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian
  • Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *