BUT

Published by admin on

Dalam menentukan besarnya laba BUT ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan yaitu:

  1. Biaya adminstrasi kantor pusat yang diperbolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan direktur jendral pajak
  2. Pembayaran oelh BUT kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:
  • Royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten atau hak hak lainnya
  • Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya
  • Bunga, kecuali bungan yang berkenaan dengan usaha perbankan

Sebagai konsukuensinya, atas pembayaran seperti tersebut diatas, yang diterima atau diperoleh BUT dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Perlakuan Pajak atas Penghasilan Kena Pajak dari Suatu BUT yang di nyatakan kembali di Indonesia

Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap di indonesia, akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% (bersifat final) kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di indonesia. Penanaman kembali tersebut harus memenuhi  persyaratan sebagai berikut:

  1. Penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghsilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri.
  2. Perusahaan baru yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud hruf a, harus secara aktif melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akte pendiriannya, paling lama 1(satu) tahun sejak perusahaan tersebut didirikan
  3. Penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak  berjalan atau paling lama tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut dan
  4. Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling singkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan baru tersebut telah berproduksi komersial

Bentuk usaha tetap yang melakukan penanaman kembali, wajib menyampaikan pemberitahuan secara  tertulis mengenai bentuk  penanaman yang dilakukan  kepada Dirjen Pajak  sebagai lampiran SPT Tahunan  PPH tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan yang  bersangkutan

Contoh

Foodz Indonesia yang merupakan bentuk usaha tetap mempunyai penghasilan kena pajak dalam tahun 2009 sebesar Rp.1.000.000.000,00

Penghasilan Pajak atas BUT tersebut adalah sebagai berikut:

Penghasilan kena pajak                                                 Rp.1.000.000.000,00

PPh terutang

28% x Rp.1.000.000.000,00                           Rp.280.000.000,00

Penghasilan kena pajak BUT sesudah

Dikurangi dengan pajak penghasilan       Rp.720.000.000,00

Atas penghasilan tersebut akan dikenakan pajak lagi sebesar

20% x RP.720.000.000,00 atau sama dengan Rp.144.000.000,00

Namun apabila atas penghasilan kena pajak BUT sesudah dikurangi pajak penghasilan tersebut (sebesar Rp.720.000.000,00) ditanamkan kembali di Indonesia, maka atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak. Jadi tidak ada pemotongan pajak penghasilan sebesar 20% atau sebesar 144.000.000,00

Lihat juga
Categories: pendidikan

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.