Dimata hukum,perceraian itu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah peceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabane berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsikuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta gono-gini.

Dalam Peraturan pemerintah (PP) nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang  nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasari. Jika bukan demikian maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan cerai yang diajukan seorang penggugat.

 

  1. Alasan Mengajukan Gugagatan Cerai

Pasal 19, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, menggariskan bahwa, perceraian dapat terjadi  atau dilakukan sebagai berikut:

  1. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan
  2. Salah satu pihak (suami/istri) meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut, tana mendapat ijin dari pihak lain serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain diluar kemampuannya
  3. Salah satu pihakmendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun, atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiaayan berat, yang dapat membahayakan pihak lain
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
  6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta  tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

 

  1. Persysatan Dalam Mengajukan Perceraian

 

  1. Bila tidak didampingi pengacara
  • Mempersiapkan surat gugatan
  • Menyiapkan uang adminstrasi yang nantinya harus dibayar ke bagian pendaftaran gugatan di pengadilan
  • Mempersiapkan apa yang akan diajukan pada pengadilan, tentang rencana perceraian tersebut
  • Mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi, untuk diajukan dalam proses pembuktian dipersidangan
  1. Bila didapingi advokat/pengacara
  • Jika penggugat lebih memilih untuk didampingi pengacara, maka terlebih dahulu pengacara tersebut harus membuat surat kuasa yang kemudian ditandatangani oleh penggugat tadi.
  • Menyiapkan surat gugatan
  • Siapkan sejumlah uang untuk keperluan adminsitrasi, yang akan dibayarkan ke bagian pendaftaran gugatan di pengadilan . setelah membayar biasanya akan diberi SKUM ( surat keterangan untuk membayar)
  • Siapkan uang untuk pembayaran jasa pengacara.

Sebelum meminta nasihat hukum, sebaiknya penggugat terlebih dahulu menyiapkan surat-surat atau dokumen penting yang terkait dengan  kasus perceraiannya seperti: surat nikah asli, akta kelahiran anak, karta tanda penduduk (KTP) karta keluarga (C-1)

Si penggugat juga sebaiknya menyiapkan surat-surat yang terkait dengan harta benda perkawinannya seperti: akta jual beli, sertifikat, kuitansi, bon jual beli, surat bukti kepemilikan, slip gaji dan semacamnya.

 

BAB II

TAHAP PENGAJUAN GUGATAN CERAI

Beriktu tahapan yang perlu dilalui dalam mengajukan gugatan tersebut:

  1. Memantafkan Niat, Menyediakan Dana Dan Waktu

Bagaimanapun, perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan permikiran serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat untuk menjalaninya, mau tidak mau perceraian akan melahirkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis, yuridis dan lainnya.

  1. Meminta Pertimbangan Dari Beberapa Orang Terdekat

Sekalipun orang sudah memantafkan niatnya untuk mengajukan permohonan atau gugatan cerai , namun tidak salahnya bila meminta pendapat orang terdekat. Paling tidak itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat argumen/alasan pengajuan gugatan cerai

  1. Menentukan Perlu/Tidaknya Kuasa Hukum/Pengacara

Pengacara/kuasa hukum sebenarnya tidak hanya berfungsi  untuk mewakili penggugat saat beracara, namun juga untuk menjembatani di alog diantara kedua belah pihak  yang akan bercerai, dalam membicarakan, hak asuh anak dan sejumlah hal krusial lainnya. Karena itu, penggugat sangat perlu memilih kuasa hukum/pengacara yang benar-benar berpengalaman menangani perkara tersebut.

  1. Mengajukan Surat Pemberitahuan atau Surat Permohonan Perceraian.

Langkah selanjutnya ialah menyususn permohonan gugatan perceraian. Yaitu: berisi tentang identitas pihak yang berperkara, alasan mengajukan permohonan perceraian, dimulai dengan kronologis perkawinan, serta kehidupan selama mengarungi rumah tangga. Kemudian alasan yang menyebabkan berketetapan mengajukan perceraian (posita), disertai dengan permohonan atas putusan yang akan diperolehnya nanti seperti apa (pettium).

Bila permohonan tersebut telah disusun, kemudian diajukan kepengadilan agama yang melangsungkan perkawinan secara islami di Kantor Uransan Agamaa, dan dipengadilan negeri bagi yang melangsungkan perkawinan di kantor catatan sipil. Harus diperlihatkan, bahwa pengajuan permohonan atau gugatan perceraian secara islami, dilakukan dipengadilan agama ditempat domisili si istri berada. Dengan tidak melihat posisi apakah sebagai pemohon/penggugat atau sebagai temohon/tergugat. Sedangkan bagi yang mengajukan perceraian dipengadilan negeri, berlaku ketentuan dalam hukum acara perdata, dimama gugatan di ajukan dipengadilan negeri tempat domisili tergugat berada/bermukim.

  1. Melakukan Proses Sidang Perceraian

Proses sidang perceraian bisa dilakukan, bila gugatan atau permohonan perceraian sudh didaftarkan dan diregister oleh panitera dipengadilan yang berwenang. Kemudian ketua pengadilan terkait, akan menunjuk majelis hakim  yang akan bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut, sekaligus menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan tersebut.

Bila Proses beracara telah dilalui, dan hakim berketetapan bahwa perkawinan itu dinyatakan putus oleh perceraian, belum berarti perkawinan itu telah putus. Karena setelah itu masih ada proses lain yang harus dilalui, yaitu bila gugatan tersebut merupakan permohonan talak oleh suami dipengadilan agama, maka masih ada lagi persidangan ikrar talak. Dimana dalam persidangan tersebut pihak laki-laki bersangkutan atau kuasanya harus membacakan ikrar talak kepada istrinya. Bila pihak laki laki tidak mengikrarkan dalam jangka waktu 6 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka dengan sendirinya perkawinan tidak putus oleh perceraian dan rumah tangga tetap bisa diteruskan. Sebaliknya juka gugatan perceraian di ajukan istri, maka pembacaan ikrar talak oleh pihak suami tidak perlu dilakukan. Kemudian, ada atau tidaknya ikrar talak tetap membuat perkawinan putus, apabila tidak ada upaya hukum semasa pengajuan upaya hukum masih bisa dilakukan.

 

 

BAB II

TATA CARA PERCERAIAN DIPENGADILAN

 Percaraian hanya dapat dilakukan dipengadilan, karena pengadilan merupakan forum hukum yang dapat  memberi keputusan bagi para pihak terkait.

Tahap-tahap Bercara di Pengadilan Dalam Perkara Perceraian

Tata cara beracara dipengadilan dalam perkara perceraian, dilakukan secara berurutan yaitu sebagai berikut:

  1. Sidang Pertama
  2. Proses perdamaian
  3. Perubahan atau pencabutan gugatan
  4. Pembacaan gugataan
  5. Jawaban tergugat
  6. Putusan Sela
  7. Replik pemohon/penggugat
  8. Deplik termohon/Tergugat
  9. Pembuktian
  10. Konklusi/ kesimpulan Kara pihak
  11. Tahap Putusan hakim
  12. Penawaran upaya hukum
  13. Eksekusi

 

 

Kategori: Hukum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *