hubungan pancasila dengan uud 1945

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 bersama sama dengan Undang – undang dasar 1945 dituangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No,7, ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Inti dari pembukaan UUD 1945, pada hakikatnya adalah terdapat IV alinea. Sebab segala aspek penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan Pancasila terdapat dalam pembukaan alinea IV.

Oleh karena itu justru dalam pembukaan itulah secara formal  yuridis pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Maka hubungan antara pembukaan UUD 1945 adalah secara timbal balik sebagai berikut:

Hubungan Secara Formal

Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam Pembukaan UUD 1945, maka pancasila memperoleh kedudukan sebagai dasar hukum positif. Dengan demikian tata kehidupan  bernegara tidak hanya bertopang pada asas asas sosial, ekonomi, politik akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius dan asas asas kenegaraan yang unsurya terdapat pada pancasila. Jadi berdasarkan terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut:

  • Bahwa Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah seperti  yang tercamtum dalam  pembukaan UUD 1945 alinea IV.
  • Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan pokok kaidah  Negara yang Fundamental dan terhadap tertib hukum indonesia mempunyai dua mcama kedudukan yaitu:
  1. Sebagai dasarnya, karena Pembukaan UUD 1945 itulah yang memberikan faktor faktor mutlak bagi adanya tertib hukum di Indonesia
  2. Memasukkan dirinya di dalam tertib hukum  tersebut sebagai tertib hukum tertinggi.
  • Bahwa dengan demikian  Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi, selain sebagai Mukadimah dari UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal pasalnya. karena  Pembukaan UUD 1945 yang intinya Pancasila adalah tidak tergantung pada  pada Batang Tubuh (Pasal pasal) UUD 1945, bahkan sebagai sumbernya.
  • Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai  Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, yang menjalankan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia yang diprolamirkan pada 17 Agustus 1945.
  • Bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan UUD 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat tetap dan tidak dapat diubah dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia. Dengan demikian kedudukan formal yuridis dalam pembukaan, sehingga baik rumusan maupun yuridiksinya sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat  dalam UUD 1945. Maka perumusan  yang menyimpang dari pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan mengubah secara tidak sah Pembukaan  UUD 1945, bahkan berdasarkan  hukum positif  sekalipun dan hal ini dalam sejarah ini telah ditentukan dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996.

 

Hubungan Secara Meterial

Hubungan Pembukan UUD 1945 dengan Pancasila selain hubungan bersifat formal, sebagaiman dijelaskan di atas juga hubungan secara material  sebagai berikut. Bila kita kembali ke proses perumusan  Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPK yang pertama tama adalah dasar filsafat pancasila baru kemudian  Pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945 BPUPK membicarakan dasar filsafat negara Pancasila berikutnya tersusunlah  Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945.

Jadi berdasarkan urut-urutan tertib hukum indonesia  pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, adapun tertib hukum indonesia bersumberkan pancasila, atau dengan perkataan lain sebagai sumber tertib hukum indonesia. Hal ini berarti  secara material  hukum indonesia dijabarkan  dari nilai nilai yang terkandung dalam pancasila,  pancasila sebagai sebagai sumber tertib hukum indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat.

Selain itu dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, maka sebenarnya secara material, yang merupakan esensi atau inti sari dari  Pokok Kaidah negara yang Fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila  (Notonagoro, tanpa tahun: 40)

 

Lihat juga:

Pengertian Pancasila Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Sejarah Nama Indonesia
Ham Menurut UUD 1945 Pengertian Negara Hubungan Negara dengan Agama

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *