hukum perikatan

Hukum Perikatan

Istilah Perikatan

Berbagai keputakaan hukum indonesia memakai bermacam macam istilah untuk menterjemahkan “Verbintenis” dan “Overeenkomst”

Dalam menggunakan istilah harus diketahui untuk apa dan bagaimana isi atau makna dari istilah tersebut. Jadi kalau kita berhadapan dengan istilah “Verbintenis” ” dan “Overeenkomst”, kita harus menjawab pengertian yang tersimpul dalam istilah tersebut. Untuk perlu kiranya, menelaah dengan seksama makna dari “Verbintenis” dan “Overeenkomst”

“Verbintenis” berasal dari kata Verbinden yang artinya mengikat. Jadi, “Verbintenis” menunjuk kepada adanya “ikatan” atau “hubungan”. Hal ini memang sesuai dengan defenisi Verbintenis sebagai suatu hubungan hukum. Atas pertimbangan tersebut penulis cendrung untuk memakai istilah perikatan.

“Overeenkomst” berasal dari kata kerja  “Overeenkomen” yang artinya “setuju atau sepakat”. Jadi Overeenkomst mengandung kata sepakat sesuai dengan azas konsensualisme yang dianut oleh BW. Oleh karen itu, istilah terjemahannya pun harus dapat mencerminkan azas kata kata sepakat tersebut. Berlandaskan alasan tersebut penulis lebih menyetujui penggunaan istilah Persetujuan.

Pengertian Perikatan

Menurut sejarah “Verbintenis” berasal dari perkataan Perancis “obligation” yang terdapat dalam code civil perancis, yang selanjutnya merupakan pula terjemahan dari perkataan “obligatio” yang terdapat dalam hukum Romawi Corpus Iuris Civilis, dimana penjelasannya terdapat dalam Institutiones Justianus.

“obligatio es iuris cinculum qou  necessitate adstreingimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitas iuara”

Defenis ini mengandung beberapa kekurangan antara lain tidak menyebutkan tentang hak daripada kreditur atas sesuatu prestasi, bahkan hanya menonjolkan aspek pasif daripada perikatan atau kewajiban debitur untuk melakukan prestasi.

Dalam perkembangannya pengertian perikatan tersebut telah mengalami perubahan dan dapat dilihat dari definisi Hofiman*: Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu dan Pitlo**): Perikatan ialah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berrhak (kreditur) dan pihak lain berkewenangan (debitur) atas sesuatu prestasi.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum,  yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopan, kepatutan dan kesusilaan.

Untuk memastikan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada mulanya para sarjana menggunakan ukuran  dapat “dinilai dengan uang”. Suatu hubungan dapat dianggap dinilai denga uang, jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan batasan, karena dalam kehidupan masyarakat sering sekali terdapat hubungan hubungan yang sulit untuk dinilai dengan yang misalnya, cacat badaniah akbiat perbuatan seseorang. Jika sekiranya hubungan-hubungan semacam ini tidak diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggu kehidupa masyarakat. Sehingga dengan demikian “dapat dinilai dengaan uang” tidak lagi dipergunakan sebagai suatu kretirium untuk menentukan adanya suatu perikatan. Walaupun ukuran tersebut sudah ditinggalkan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa “ dapat dinilai dengan uang” adalah tidak relevan, karena suatu perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan.

Obyek perikatan

Obyek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:

  1. Harus tertentu atau dapat ditentukan. Dalam pasal 1320 sub 3 undang undang menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan suatu obyek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan diakui sah. Suatu contoh yang diberikan oleh undang undang adalah pasal 1465 BW, yang menetukan bahwa pada jual beli harganya dapat ditentukan oleh pihak ketiga. Perikatan adalah tidak sah, jika obyeknya tidak tertentu atau dapat ditentukan misalnya, seseorang menerima tugas untuk “membangun sebuah rumah” tanpa disebutkan bagaimana bentuknya dan berapa luasanya.
  2. Obyeknya diperkenankan. Menurut pasal 1335 dan 1337 BW, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika obyeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang undang. Pasal 23 AB menentukan bahwa semua perbuatan perbuatan dan persetujuan persetujuan adalah batal, jika bertentangan dengan undang undang yang menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Di satu pihak pasal 23 AB lebih luas daripada pasal 1335 dan 1337 BW, karena selain perbuatan perbuatan mencakup juga persetujuan akan tetapi dilain pihak lebih sempit, karena ketalannya hanya jika bertentangan dengan undang undang saja.
  3. Prestasinya dimungkinkan. Dahulu untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga: prestasinya harus mungkin untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu dibedakan antara ketidakmungkinan obyektif dan subyekti. Pada ketidakmungkinan subyektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. Prestasi pada ketidakmungkinan obyektif tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun, misalnya prestasinya berupah menmpuh jarak Bandung-Jakarta dengan mobil dalam satu jam. Pada ketidakmungkinan seubyektifnya hanya debitur yang bersangkutan saja yang tidak dapat melaksanakan prestasinya. Misalnya, seseorang gagu harus menyanyi.

Perbedaan antara ketidakmungkinan obyektif dan subyektif adalah terletak pada pemikiran, bahwa dalam hal pertama setiap orang megetahui bahwa prestasi tidak mungkin dilaksanakan dan karenanya kreditur tidak dapat mengharapakn pemeuhan prestasi tersebut. Sedangkan dalam hal yang kedua ketidakmungkinan itu hanya diketahui  oleh debitur yang bersangkutan saja. Sehingga debitur yang dengan janjinya  menimbulkan kepercayaan kepada kreditur, bahwa ia mampu melaksanakan prestasi, harus bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi itu.

Subyek subyek perikatan

Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek subyek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Mungkin saja terdapat beberapa kreditur  dan/ atau kreditur. Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. Berlainan  dengan kedudukan kreditur yang tidak saja dapat diganti secara sepihak, misalnya, cessie. Akan tetapi juga dalam berbagai hal, teristimewa dalam lalu lintas perdagangan kreditur a priori dapat diganti dengan menggunakan klausula atus tunjuk dan atas bawa.  Penggantian debitur secara sepihak pada umumnya tidak pernah terjadi karena bagi kreditur bonafiditas daripada debitur adalah penting, maka penggantiannya pun harus disetujui oleh kreditur.

Hak rerlatif dan abolut

Hak perorangan atau relatif tidak dapat dipisahkan secara tegas daripada hak mutlak, karena pada hak mutlak terdapat unsur relatif dan pada hak relatif terdapat unsur absolut. Hak hak relatif yang bersifat mutlak misalnya sewa menyewa.

Hak perorangan adalah hak relatif, yang artinya suatu hak yang dapat berlaku terhadap orang tertentu, suatu hak untuk menuntut sesuatu dari orang tertentu. Sesuatu ini, dapat berupa benda seperti rumah atau sejumlah uang, tetapi dapat juga suatu prestasi kerja’ dan dapat juga berupa hak yang melarang seseorang tersebut berbuat sesuatu misalnya, dilarang mendirikan tembok. Jadi hak perorangan dapat menyangkut suatu benda tertentu, buku atau rumah, akan tetapi selu ditujukan kepada seseorang tertentu.

Sebaliknya hak absolut adah suatu hak, yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang. Plato*) menggangp hak absolut sebagai sinonim dari hak kebendaan. Adapula pendapat lain, yang umumnya banyak dianut oelh para sarjana, bahwa hak hak kebendaan merupakan bagian daripada hak hak absolut. Menurut mereka yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak absolut yang memberikan kewenangan  atas sebagian atau keseluruhan daripada suatu benda. Hak absolut yang bukan hak hak kebendaan antara lain, adalah hak oktroi, hak pengarang, hak atas merk dagang.

Dengan terjadinya jual-beli timbul hak perorangan atas penyerahan barang tersebut, dan dengan diserahkannya barang timbullah hak milik sebagai kebendaan. Hak kebendaan mempunyai sifat “droit de suite” sedangkan hak perorangan tidak.

Hapusnya Perikatan

  1. Pembayaran

yang dimaksud dengan pembayaran adalah setiap pelunasan perikatan. jadi misalnya, pemenuhan persetujuan kerja oleh buruh atau penyerahan barang oleh sipenjual

pada umumnya dengan dilakukannya pembayaran, perikatan menjadi hapus, tetapi adakalanya bahwa perikatan tetap ada dan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur semula (subrogasi)

2. Penawaran Pembayaran, diikuti dengan penitipan

undang memberikan kemungkinan kepada debitur yang tidak dapat melunasi utangnya karena tidak mendapatkan bantuan dari kreditur, untuk membayar hutangnya dengan jalan penawaran pembayaran di ikuti dengan penitipan.

contoh: A harus menyerahakn sejumlah barang yang dibeli oleh B, akan tetapi karena barang barang tersebut turun, tidak mau menerimanya dengan alasan penuh.

Untuk membebaskan dirinya dari kewajiban tersebut A dapat menawarkan pembayaran, diikuti dengan penitipan.

3. Pembaharuan Utang (Novasi)

Novasi adalah suatu persetujuan, yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan tumbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula.

Ada tiga macam novasi yaitu:

  1. Novasi obyektif, dimana perikatan yang telah ada diganti dengan perikatan lain.
  2. Novasi subyektif fasif, dimana debiturnya diganti oleh dibitur lain
  3. Novasi subyektif aktif, dimana krediturnya diganti oleh kreditur lain

4. perjumpaan Utang (kompensasi)

Konvensasi adalah salah satu cara hapusnya perikatan, yang disebabkan oleh keadaan, dimana dua orang masing masing merupakan debitur satu dengan lainnya.

contoh:

A Berutang Rp.1000 – dari b dan sebaliknya, B berutang Rp 600 – kepada A, kedua hutang tersebut dikonpensasikan untuk Rp.600,- sehingga A masih mempunyai hutang Rp.400,- kepada B

5. Percampuran utang

percampuran utang dapat terjadi, karena kedudukan kreditur dan debitur dalam diri satu orang. Misalnya, kreditur meninggal dan debiturnya merupakan satu-satunya ahliwaris. akibat dari percampuran utang adalah, bahwa perikatan menjadi hapus, dan hapusnya perikatan menghapuskan pula borgtocht. Hapusnya borgtocht dengan percampuran utang tidak menghapuskan utang pokok.

6. Pembebasan Utang

pembebasan utang adalah perbuatan hukum dimana dengan kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. undang undang tidak mengatur bagaimana terjadinya pembebasan utang dan sehubungan dengan ini timbul persoalan, apakah pembebasan utang  itu terjadi dengan perbuatan hukum sepihak atau timbal balik.

7. Musnahnya Barang yang Terutang

Pasal 1444 mempunyai hubungan dengan pasal 1237, yang mengandung  sesuatu azas penting yang melahirkan pasal 1444. Pasal 1237 menentukan, bahwa pada perikatan untuk memberikan sesuatu benda tertentu, sejak saat terjadinya perikatan benda tersebut menjadi tanggungan kreditur.  Jika debitur lalai untuk menyerahkannya, maka sejak kelalaian, benda yang bersangkutan adalah tanggungan debitur. Debitur sampaii saat penyerahan berkewajiban untuk merawat bendanya.

 

Hukum perikatan pdf     Hukum perikatan doc

Demikian tentang materi hukum perikatan, pengertian, istilah, subyek perikatan,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *