Hukum Perikatan

Dipublikasikan oleh admin pada

Istilah Perikatan

Berbagai kepustakaan hukum indonesia memakai bermacam macam istilah untuk menterjemahkan “Verbintenis” dan “Overeenkomst”

Dalam menggunakan istilah harus diketahui untuk apa dan bagaimana isi atau makna dari istilah tersebut. Jadi kalau kita berhadapan dengan istilah “Verbintenis” ” dan “Overeenkomst”, kita harus menjawab pengertian yang tersimpul dalam istilah tersebut. Untuk perlu kiranya, menelaah dengan seksama makna dari “Verbintenis” dan “Overeenkomst”

“Verbintenis” berasal dari kata Verbinden yang artinya mengikat. Jadi, “Verbintenis” menunjuk kepada adanya “ikatan” atau “hubungan”. Hal ini memang sesuai dengan defenisi Verbintenis sebagai suatu hubungan hukum. 

“Overeenkomst” berasal dari kata kerja  “Overeenkomen” yang artinya “setuju atau sepakat”. Jadi Overeenkomst mengandung kata sepakat sesuai dengan azas konsensualisme yang dianut oleh BW. Oleh karena itu, istilah terjemahannya pun harus dapat mencerminkan azas kata kata sepakat tersebut. Berlandaskan alasan tersebut penulis lebih menyetujui penggunaan istilah Persetujuan.

Pengertian Perikatan

Menurut sejarah “Verbintenis” berasal dari perkataan Perancis “obligation” yang terdapat dalam code civil Perancis, yang selanjutnya merupakan pula terjemahan dari perkataan “obligation” yang terdapat dalam hukum Romawi Corpus Iuris Civilis, dimana penjelasannya terdapat dalam Institutiones Justianus.

“Obligatio es iuris cinculum qou  necessitate adstreingimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitas iuara”

Defenisi ini mengandung beberapa kekurangan antara lain tidak menyebutkan tentang hak daripada kreditur atas sesuatu prestasi, bahkan hanya menonjolkan aspek pasif daripada perikatan atau kewajiban debitur untuk melakukan prestasi.

Dalam perkembangannya pengertian perikatan tersebut telah mengalami perubahan dan dapat dilihat dari definisi Hofiman*: Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu dan Pitlo**): Perikatan ialah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berrhak (kreditur) dan pihak lain berkewenangan (debitur) atas sesuatu prestasi.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum,  yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan.

Untuk memastikan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada mulanya para sarjana menggunakan ukuran  dapat “dinilai dengan uang”. Suatu hubungan dapat dianggap dinilai dengan uang, jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan batasan, karena dalam kehidupan masyarakat sering sekali terdapat hubungan hubungan yang sulit untuk dinilai dengan yang misalnya, cacat badaniah akibat perbuatan seseorang. Jika sekiranya hubungan-hubungan semacam ini tidak diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggu kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian “dapat dinilai dengan uang” tidak lagi dipergunakan sebagai suatu kretirium untuk menentukan adanya suatu perikatan. Walaupun ukuran tersebut sudah ditinggalkan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa “ dapat dinilai dengan uang” adalah tidak relevan, karena suatu perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan.

Kategori: pendidikan

0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *