Konstitusi

Dipublikasikan oleh admin pada

Materi Muatan Konstitusi

Dalam UUD 1945 terdapat 37 pasal ditambah dengan empat pasal tambahan dengan empat pasal aturan peralihan dan dua ayat aturan tambahan, yang mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaannya juga merupakan rangkaian pasal pasal yang bulat dan terpadu. Di dalamnya terdapat materi yang pada dasar dibedakan menjadi dua bagian.

  1. Pasal pasal yang berisi tentang materi pengaturan sistem pemeritahan negara, di dalamnya termasuk pengaturan mengenai kedudukan, tugas, dan saling berhubungan dari kelembagaan negara
  2. Pasal-pasal yang berisi tentang materi hubungan negera dengan warga negara & penduduknya serta berisi konsepsi negara diberbagai bidang: ekonomi, politik, sosial budaya, hankam dll. Kearah mana negara bangsa & rakyat indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasional.

Menurut Leslie Wolf Philip yang terdapat dalam bukunya comparative constitutions he Macmillan Press Ltd, London, 1972, berpendapat tujuan yang berdasarkan atas substansi konstitusi ini adalah tinjauan yang bersifat modren, sementara tinjauan atas segi bentuk konstitusi adalah tinjauan tradisional.

Sementara Bagir Manan, melalui tulisan menganai ”Dewan Konstitusi di perancis” mengatakan:

Konstitusi menurut Prof. Bagir Manan

Kaidah-kaidah konstitusional  ini memuat prinsip-prinsip mengenai susuna & organisasi negara, alat kelengkapan negara, tugas, dan wewenang serta hubungan antar organisasi negara lainnya, hak dan kewejiban warga negara atau rakyat pada umumnya, serta hubungan antara pemerintah dan warga negara atau rakyat negara.

Perubahan Konstitusi

Konstitusi bagi suatu negara pada hakekatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat tentang hal – hal penyelenggaraan suatu negara, oleh karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil dari produk hukum lainnya. Terlebih bila jiwa dan semangat pelaksanaan penyelengaraan negara juga diatur dalam konstitusi sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara.

Terkadang keinginan rakyat untuk mengadakan amandemen dan/atau perubahan terhadap konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi bilamana mekanisme tentang penyelenggaran suatu negara di atar dalam konstitusi yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat.

Oleh karenanya, konstitusi biasanya juga mengandung mengenai ketentuan perubahan konstitusi itu sendiri, yang selanjutnya prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat & bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementar ataupun keinginan dari sekelompok orang.

Umumnya terdapat dua macam sistem yang biasa digunakan dalam peraktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitsi, yakni bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah secara keseluruhan (penggantian konstitusi). Sistem ini dianut hampir semua negara di dunia ini. Dan yang kedua adalah apabila suatu konstitusi di ubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi ini merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan kata lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya.

Dalam melakukan perubahan konstitusi, menurut Menurut C.F ada empat macam prosedur yang harus dilalui:

Prosedur Perubahan Konstitusi

  1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh lembaga legislatif, akan tetap dilaksanakan menurut pembatasan-pembatasa tertentu. Perubahan ini terjadi bilaman:
  • Pertama, untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu (kuorum) yang ditentukan secara pasti.
  • Kedua, untuk mengubah konstitusi maka lembaga perwakilan rakyat harus dibubarkan terlebih dahulu dan selanjutnya diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga legislatif harus diperbaharui yang selanjutnya melaksanakan wewenanganya untuk mengubah konstitusi.
  • Ketiga, adalah cara yang terjadi dan berlaku dalam sistem majelis dua kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah, dengan syarat-syarat seperta dalam cara pertama, yang berwenang mengubah konstitusi
  1. Perubahan konstitusi yang dilakukan rakyat melalui suatu referendum. Bilamana terdapat dua kendendak untuk mengubah konstitusi maka lembaga negara yang diberi wewengan untuk mengajukan perubahan kepada rakyat melalui suatu referendum atau plebisit. Usul mengenai perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan terlebih dahulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini, rakyat menyampaikan pendapatanya dengan cara menerima atau menolak usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usul perubahan diatur dalam konstitusi.
  2. Perubahan konstitusi yang berlaku pada negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Perubahan konstitusi pada negara serikat harus dilakukan dengan persetujuan sebagaian besar negara-negara tersebut. Hal ini dimaksudkan karena konstitusi dalam negara serikat dianggap sebagai perjanjian antara negara negara bagian. Usul perubahan konstitusi memungkinkan diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini adalah lembaga perwakilannya, akan tetapi akhirnya berada pada negara-negara bagian. Disamping itu, usul mengani perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.
  3. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara ini dapat dijalankan baik pada negara kesatuan maupun negara serikat. Bilamana terdapat kehendak untuk mengubah konstitusi, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas & wewenangnya hanya sebatas mengubah konstitusi. Usul perubahan bisa berasal dari pemegang kekuasaan perundang-udangan dan dapat juga berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga khusus yang dimaksud sudah melaksakan tugas dan wewenangnya sampai seleseai, dengan sendirinya lembaga tersebut bubar.

Lihat juga:

Kategori: pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *