LKBB

Dipublikasikan oleh admin pada

Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Pada prinsipnya lembaga keuangan khususnya di indonesia dikelompokkan menjadi dua yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank/non bank (LKBB). Dipembahasan terdahulu telah dibahas tentang lembaga keuangan bank, sekarang saya akan membahas tentang lembaga keuangan bukan bank. Menurut keputusan menteri keuangan No. KEP-38/MK/IV/1972,  Lembaga keuangan bukan bank ialah

lkbb

Materi : Lembaga Keuangan Non Bank /LKBB

Semua lembaga /badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga selanjutnya menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan

 Kegiatan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Adapun kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan non bank yakni sebagai berikut:

  1. Menghimpun dana dari masyarakat dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga.
  2. Menyediakan fasilitas kredit baik jangka panjang, maupun jangka menengah untuk perusahaan milik pemerintah maupun milik swasta
  3. Sebagai perantara bagi perusahaan perusahaan yang ada di indonesia serta sebagai badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit baik didalam negeri maupun diluar negeri.
  4. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan serta penjualan saham pada pasar modal
  5. Melakukan kegiatan usaha lain dibidang keuangan setelah mendapat persetujuan dari menteri keuangan
  6. Sebagai perantara bagi perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli khususnya dibidang keuangan.(syifa-qadri.weebly.com)

Fungsi Lembaga Keuangan Bank

Fungsi utama LKBB sebaga berikut

  1. Memberikan bantuan modal dalam bentuk kredit agar masyarakat tidak terjerat hutang yang memiliki bunga sangat tinggi dari pihak rentenir
  2. Menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan investasi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan
  3. Untuk memperlancar pembangunan khususnya dibidang ekonomi maupun dibidang keuangan

Jenis jenis Lembaga Keuangan Non Bank

Di indonesia khsusunya, lembaga keuangan bukan bank dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu Perum pegadaian, Perusahaan Asuransikoperasi simpan pinjam, Dana Pensiun (Taspen), sewa guna usaha (leasing), Pasar Modal, Pasar UangAnjak PiutangModal Ventura dan lain sebagainya.

Perum Pegadaian

Pengertian perum pegadaian ialah salah satu badan usaha milik negara yang melakukan kegiatan menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan dasar hukum gadai agar terhindar dari peraktek peminjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.

Tugas Pokok Perum Pegadaian

Sesuai dengan keputusan menteri keuangan No.Kep-39/MK/6/1/1971 menyangkut tugas pokok perum pegadain sebagai berikut

  1. Membina prekonomian khusunya rakyat kecil dengan cara menyalurkan kredit dengan prinsip hukum gadai, seperti petani, nelayan, pedagang kecil maupun industri kecil yang sifatnya produktif, serta kaum buruh maupun pegawai negeri yang memiliki ekonomi lemah dan bersifat konsumtive.
  2. Ikut serta dalam mencegah praktik pinjam-meminjam dengan bunga yang tidak wajar, ijon, pegadaian yang sifatnya gelap (ilegal) maupun praktik riba lainnya.
  3. Menyalurkan kredit maupun jenis usaha lainnya yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat ekonomi kecil maupun kepada pemerintah.
  4. Ikut serta dalam membina perkreditan masyarakat untuk yang lebih baik serta lebih luas bahkan bila perlu memperluas daerah operasinya.

Produk dan Layanan Perum Pegadaian

Dikutif dari suara.com tentang produk dan layanan perum pegadaian sebagai berikut

  1. Gadai konvensional, yaitu layanan  yang diberikan kepada maysarakat untuk mendapatkan fasilitas dana dengan cara menggadaikan barang atau dokumen penting (surat berharga) kepihak perum pegadaian. Jenis layanan ini paling dikenal dimasyarakat luas. Dari segi pembebanan bunga bisa dikatakan cukup rendah yakni mulai dari 0,75% sampai dengan 1,5% selama 15 hari. Dasar kegiatan dilandaskan KUH perdata 1150-1160.
  2. Gadai Syariah, yaitu produk atau layanan yang tidak mengenal sewa modal yang menggunakan sistem bunga, sebagai gantinya gadai syariah dengan memberlakukan sewa tempat (ujrah) kepada masing-masing peminjam. Secara umum produk ini tidak berbeda jauh dengan sistem gadai konvensional karena setiap peminjam dana mengharuskan untuk menitipkan barang atau dokuman berharga sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterima.
  3. Berbasis Fidusia, yaitu suatu layanan atau produk (dana)  yang ditujukan kepada sektor usaha produktif disemua sektor baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan hak tanggungan.
  4. Gadai sistem angsuran, yaitu Layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan dana tunai selanjutnya pihak peminjam (debitur) akan mengembalikan dengan sistem mencicil. Produk ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sistem gadai konvensional dimana debitur harus menitipkan barang atau surat berharga pembayaran (Balance of Payment sebagai jaminan atas dana yang diterima, perbedaannya sistem pengembaliannya dapat dilakukan sistem kredit.
  5. Gadai emas, yaitu layanan yang diberikan lembaga keuangan bukan bank (lkbb) kepada masyarakat yang ingin memperoleh logam mulia (emas) dalam bentuk tunai maupun secara mencicil. Produk pegadaian yang satu ini cukup familier dan disambut hangat bagi masyarakat yang ingin memiliki atau menyimpan emas. 
  6. Jasa taksiran, yaitu salah satu produk perum pegadaian layanan pengujian terhadap suatu barang yang bergerak. produk ini cukup berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barangnya seperti emas agar terhindar dari peraktik penipuan.
  7. Jasa penitipan, yaitu Anda dapat menyimpan atau menitipkan suatu barang berharga dengan membayar sewa temapat.
  8. Jasa sertifikasi Logam Mulia, yaitu layanan G-lab  suatu layanan pengujian maupun penilaian guna menguji keaslian logam mulia maupun batu permata dan bila hasilnya benar-benar asli maka pihak perum pegadaian akan memberikan sertifikat tentang keasliannya. 
Perusahaan Asuransi

Menurut ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin di deritanya akibat suatu evenemen (peristiwa yang tidak pasti)

Sementara dalam Undang-undang no.2 1992 menyebutkan asuransi ialah suatu perjanjian antara dua belah pihak yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima sejumlah premi asuransi sebagai pergantian kepada pihak tertanggung akibat kerugian, maupun akibat kerusakan dan kehilangan keuntungan yg mungkin diderita pihak tertanggung akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau dengan memberikan pembayaran yg didasarkan atas meninggal/hidup-nya seseorang yg dipertanggungkan.

 Prinsip Pokok Asuransi 

  1. Utmost good faith bisa diberikan arti bahwa pihak memiliki itikad untuk saling menguntungkan dan saling melindungi secara jujur.

Utmost good faith adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai suatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah: si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan.

  1. Insurable interest, yaitu para pihak memiliki kepentingan, baik kepentingannya sendiri maupun kepentingan keluarganya atau kepentingan lain. Insurable interest Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
  2. Indemnity adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan konpensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD) Pasal, 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278
  3. Subrogation adalah sautu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
  4. Contribution, adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung, untuk ikut memberikan indemnity
  5. Proximate cause adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.

 Kegiatan Pokok Perusahaan asuransi 

Secara umum kegiatan utama perusahaan asuransi hanyak melibatkan dua pihak yakni pihak penanggung dan tertanggung.

  1. Pihak penanggung:Perusahaan yang menerima sejumlah premi asuransi secara berkala dari pihak tertanggung sebagai timbal baik atas kerugian yang diderita pihak tertanggung secara tiba-tiba sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.
  2. Pihak tertanggung: Merupakan kebalikan dari pihak penanggung, dimana pihak tertanggung telah membayar sejumlah premi maka pihak tertanggung berhak menerima claim akibat terjadinya kerugian maupun kerusakan secara tiba-tiba.

 Tujuan dari Asuransi 

  1. Dari segi ekonomi,

Tujuannya adalah: mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan.

  1. Dari segi hukum

Tujuannya adalah: memindahkan resiko yang dihadapi oleh suatu objek atau suatu kerugian bisnis kepada pihak lain

  1. Dari segi tata niaga, maka

Tujuannya adalah: membagi resiko yang dihadapi kepada semua peserta program asuransi

  1. Dari segi kemasyarakatan, maka

Tujuannya adalah: menganggung kerugian secara bersama sama antar  semua peserta asuransi

  1. Dari segi matematis

Tujuannya adalah: meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya resiko dan hasil ramalan itu dipakai dasar untuk membagi resiko kepada semua peserta (sekelompok peserta) program asuransi.

Selengkapnya→

    Koperasi simpan-pinjam

    koperasi simpan pinjam merupakan salah satu bagian dari lembaga keuangan bukan bank yang memiliki badan hukum koperasi. prinsip yang digunakan dalam koperasi simpan yaitu kekeluargaan dan gotong royong untuk membantu sesama anggota demi kesejahteraan bersama sesuai dengan undang undang yang diatur UU No 17 Tahun 2012.

     Prinsip Dasar koperasi simpan pinjam 

    Mengacu dari undang-undang diatas maka prinsip dari koperasi simpan pinjam ialah memiliki anggota dengan sifat keterbukaan & sukarela, dikelola mandiri serta demokratis. Sementara kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. Keuntungan yang diperoleh dari sisa hasil usaha dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan dalam rapat anggota.

     Sumber modal koperasi simpan pinjam 
    1. Simpanan pokok: iuran yang dibayarkan pertama-kali  setiap anggota dan hanya sekali saja
    2. Simpanan wajib: iuran yang dibayarkan anggota setiap bulannya
    3. Simpanan sukarela: tidak berbeda jauh dengan sistem tabungan sementara dari jumlah dan waktu tidak ditentukan
    4. Dana cadangan: merupakan sisa hasil usaha (keuntungan) yang tidak dibagikan melainkan dipergunakan kembali untuk tambahan modal usaha
    5. Hibah/donasi: dana yang diberikan orang lain kepada pihak koperasi.
     Syarat untuk menjadi anggota 
    1. Merupakan warga negara indonesia
    2. Bersifat keanggotaan tetap secara perorangan bukan termasuk dalam bentuk badan hukum
    3. Bersedia untuk membayar simpanan wajib dan simpanan pokok sesuai dengan ketentuan koperasi
    4. Menyetujui AD/ART dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi
     Syarat dalam mengajukan pinjaman 
    1. Peminjam berstatus sebagai anggota maupun calon anggota
    2. Mengisi formulir pinjaman
    3. Melampirkan FC KTP suami/istri bilamana sudah berkeluarga
    4. Melampirkan FC rekening listrik, slip gaji dan agunan

    Selengkapnya→

    Dana Pensiun

    Pengertian perusahaan Dana Pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan Perusahaan yang memungut dana dari masyarakat  kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh  suatu lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan, kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pengertian sesuai perjanjian dapat diberikan pada saat karyawan  tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab sebab lain sehingga memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.

    Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan.

     Tujuan Pensiun 

    Bagi pemberi kerja tujuan penyelenggaraan dana pensiun bagai karyawan adalah sebagai berikut:

    1. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdi diperusahaan tersebut.
    2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja diperusahaannya.
    3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga dapat menurunkan turn over karyawan.
    4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari – sehari
    5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah

    Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah:

    1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa pensiun
    2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja
     Jenis Jenis Pensiun 
    1. Pensiun normal
    2. Pensiun dipercepat
    3. Pensiun ditunda
    4. Pensiun cacat

    Selengkapnya →

    Perusahaan sewa guna usaha (leasing)

    Pengertian leasing /sewa usaha secara umum adalah perjanjian antara  lessor (perusahaan leasing) dengan lessee (nasabah) dimana pihak lessor menyediakan barang  degan hak penggunaan oleh lessee sebagai imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

     Ketentuan Mengenai Leasing 

    Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di indonesia setelah keluar Surat Keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor. Kep.122/MK//IV/1974, Nomor 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kbp/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 Tentang perizinan Usaha Leasing di Indonesia.

    Lembaga pembiyaan menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti :

    1. Sewa guna usaha (leasing)
    2. Modal ventura (venture capital)
    3. Anjak Piutang (factoring)
    4. Pembiayaan konsumen (consumer finance) dan
    5. Kartu kredit (credit card)

    Selengkapnya→

    Kategori: pendidikan

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *