Pajak dan Retribusi Daerah

Dipublikasikan oleh admin pada

Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengertian Pajak daerah

Pajak Daerah

Bebarapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah antara lain:

  1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah  yang berwenang mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
  3. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komondite, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, organisasi lainnya, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  4. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
  5. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau , badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Jenis Pajak dan Objek Pajak daerah

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

  1. Pajak Provinsi, terdiri dari
  • Pajak Kendaraan Bermotor
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  • Pajak Air permukaan dan
  • Pajak Rokok
  1. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
  • Pajak Hotel
  • Pajak Restoran
  • Pajak Hiburan
  • Pajak Reklame
  • Pajak Penerangan Jalan
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  • Pajak Parkir
  • Pajak Air Tanah
  • Pajak Sarang Burung Walet
  • Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibu kota jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota

Tarif Pajak Pajak Daerah

  1. Tarif untuk pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut
  • Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen)
  • Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
  1. Tarif pajak kendaraan angkutan umum, ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan kendraan lain yang ditetapkan dengan peraturan dearah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen)
  2. Tarif kendaraan bermotor alat – alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi 0,2 (nol koma dua persen)
  3. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing masing sebagai berikut
  • Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)dan
  • Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)
  1. Khusus untuk kendaraan bermotor dan alat alat berat dan alat alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif ditetapkan paling tinggi sebagai berikut:
  • Penyertaaan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan
  • Penyerahan kedua sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
  1. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaaan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi
  2. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
  3. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok
  4. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
  5. Tafir pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
  6. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
  7. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
  8. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 (sepuluh persen)
  9. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
  10. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
  11. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
  12. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
  13. Tarif pajak bumi dan bangunan pedesaaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
  14. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)

Pajak tersebut diatas ditetapkan dengan peraturan daerah

Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan

Wajib pajak yang memenuhi  kewajiban perpajakan  sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT)

Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tertunggaknya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah

Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah

Beberapa pengertian atau istilah yang berkaitan dengan retribusi daerah antara lain:

  1. Retribusi daerag, yang selanjutnya disebut retritbusi adalah pungutan daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin  tertentu yang khsuus disediakan  dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan
  2. Jasa, adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinimkmati orang pribadi atau badan.
  3. Jasa umum, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah  untuk tujuan kepentingan  dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
  4. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip prinsip  komersial kerana pada dasarnya  dapat pula disediakan oleh sektor swasta
  5. Perizinan tertentu, adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin  kepada orang pribadi  atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan  atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sember daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan  umum dan menjaga  kelestarian lingkungan

 

Objek Retribusi Daerah

Yang menjadi objek retribusi daerah adalah

  1. Jasa umum
  2. Jasa usaha dan
  3. Perizinan tertentu

Retribusi jasa umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi  atau badan. Jenis retribusi jasa umum  adalah:

  1. Retrisbusi pelayanan kesehatan
  2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
  3. Retribusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
  4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
  5. Retribusi pelanayan parkir ditepi jalan umum
  6. Retribusi pelayanan pasar
  7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
  8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
  9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
  10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
  11. Retribusi pengolahan limbah cair
  12. Retribusi pelayanan Tera/Tera ulang
  13. Retrubusi pelayanan pendidikan dan
  14. Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi jasa usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang  disediakan oleh pemerintah daerah  dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

  1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara oftimal dan/atau
  2. Palayanan oleh pemerintah daerah sepanjang  belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Jenis retribusi jasa usaha adalah:

  1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
  2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
  3. Retribusi tempat pelelangan
  4. Retribusi terminal
  5. Retribusi tempat khusus parkir
  6. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
  7. Retribusi rumah potong hewan
  8. Retribusi pelayanan kepalabuhanan
  9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  10. Retribusi penyebrangan di air dan
  11. Retribusi penjualan produk usaha daerah

Retribusi perizinan tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek retribusi perizinan tertentu  adalah pelanan perizinan  tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan  yang dimaksudkan untuk  pengaturan  dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan  ruang, penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna  melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis  jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

  1. Retribusi izin mendirikan bangunan
  2. Retribusi izin gangguan
  3. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
  4. Retribusi izin trayek dan
  5. Retribusi izin usaha perikanan
Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi adalah sebagai berikut

  1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
  2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi  atau badan  yang menggunakan /menikmati pelanan jasa usaha  yang bersangkutan
  3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertenu dari pemerintah daerah
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
  1. Retribusi jasa umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan biaya pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal
  2. Retribusi jasa usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu untuk keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan  jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan beriorentasi pada harga pasar
  3. Retribusi perizinan tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin usaha tersebut
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRI) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcil, kupon dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi  tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). Penagihan retribusi tentang sebagaimana didahului dengan  surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pemanfaatan Retribusi

Pemanfaatan dari penerimaan masing masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi ditetapkan dengan peraturan daearah

Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali  jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

 

Lihat juga

Kategori: pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *