Pajak

Dipublikasikan oleh admin pada

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Rochmat soemitro, SE

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (konstraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur unsur:

  • Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

  • Berdasarkan udang – undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekauatan undang – undang  serta aturan pelaksanaannya

  • Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrarestasi individual oleh pemerintah
  • Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak yaitu:

  1. Fungsi budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya

  1. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Contoh

  • Pajak yang tinggi dikenakan kepada minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
  • Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
  • Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia ke pasaran dunia.

Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

  • Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang- undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang – undangan  diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan  dengan kemampuan masing masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

  • Pemungutan pajak harus berdasarkan undang –undang (syarat yuris)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

  • Tidak mengganggu prekonomian (syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan  produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan prekonomian masyarakat.

  • Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansial)

Sesuai fungsi budegetair, biaya pemungutan pajak harus dapt ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

  • Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakanya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang undang perpajakan yang baru.

Contoh

  • Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
  • Tarif PPN yang beragam disederhanakan hanya menjadi satu tarif yaitu 10%
  • Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi bdan maupun perseorangan (orang pribadi)

Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Atas dasar apa negara mempunyai hak untuk memungut pajak ? terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pmberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori teori tersebut antara lain:

  1. Teori asuransi

Negara melindungi keselematan jiwa, harta benda, dan hak hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi  karena memperoleh perlindungan tersebut

  1. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

  1. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak haurs dibayar sesiau dengan daya pikul masing masing orang, untuk mengukur daya pikul dapa digunakan 2 pendekatan yaitu:

  • Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang
  • Unsur subyektif, dengan memperhatikan kebutuhan materil yang harus dipenuhi

Contoh

Pengertian pajak

Secara objektif tua A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya.

Secara subjektif PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

  1. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak pada terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti,  rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah saut kewajiban

  1. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat  pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik  daya beli dari rumah tangga masyrakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Soemitro, SH, Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum hukum sebagai berikut:

  1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya
  2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
  • Hukum Pajak
  • Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut lex specialis derogat  Lex Generalis, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan daripada peratura umum jika sesuatu ketentuan belum atau tidak diatur dalam peraturan khusus, maka akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak,  sedangkan peraturan  umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya. Untuk lebih lanjut pemahaman tentang hukum pajak silahkan baca hukum pajak.

Jenis jenis Pajak

  1. Menurut golongannya
  • Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajk dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
  • Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
  1. Menurut Sifatnya
  • Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak
  • Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak

Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

  1. Menurut lembaga pemungutnya
  • Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.

  • Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk mebiayai rumah tangga daerah, pajak daerah terdiri dari
  1. Pajak Propinsi, contoh Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  2. Pajak Kabupaten/kota, contoh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Tata Cara Pemungutan Pajak

  1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel

  • Stelsel nyata (riel stelsel)

Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan  yang sesungguhnya diketahui. kebaikan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir priode (setelah penghasilan diketahui)

  • Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Pengenaan pajak pada suatu anggapan yang diatur oleh undang – undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

  • Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan  dengan keadaan yang sebenarnya, bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

  1. Asas Pemungutan Pajak
  • Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wiliyahnya, baik penghasilan yang berasala dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri

  • Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat  tinggal wajib pajak

  • Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

  1. Sistem Pemungutan Pajak
  • Official assesment system

Adalah suatu sisitem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah  (fiskus) untuk menentukan besearnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1). Wewenang untuk menentukan besarnya  pajak terutang ada pada fiskus

2). Wajib pajak bersifat pasif

3). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan  pajak oleh fiskus

  • Self assesment sytem

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri

2). Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang

3). Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

  • With holding system

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang untuk kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Kategori: pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *