Pajak Pertambahan Nilai

Dipublikasikan oleh admin pada

Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

PENDAHULUAN

Apabila dilihat dari sejarahnya, pajak pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan. Alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk kegiatan masyarakat  dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak,

Pajak penjualan mempunyai beberapa kelemahan antara lain

  1. Adanya pajak berganda
  2. Bermacam-macam tarif (ada 9 macam tarif), sehingga menimbulkan kesulitan pelaksanaannya
  3. Tidak mendorong ekspor
  4. Belum dapat mengatasi penyeludupan

Sedangkan disisi lain pajak pertambahan nilai mempunyai kelebihan, antara lain;

  1. Menghilangkan pajak berganda
  2. Menggunakan tarif tunggal, sehingga memudahkan pelaksanaannya
  3. Netral dalam persaingan dalam negeri
  4. Netral dalam perdagangan internasional
  5. Netral dalam pola konsumsi
  6. Dapat mendorong ekspor

Pajak pertambahan nilai merupakan:

  1. Pajak tidak langsung
  2. Pajak atas konsumsi dalam negeri

DASAR HUKUM

Undang-undang yang mengatur penegenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjual atas barang mewah (PPn BM) adalah undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009. Undang undang ini disebut undang-undang pajak pertambahan nilai 1984.

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Daerah pabean adalah: wilayah republik indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat tempat tertentu dizona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.

Impor adalah: Setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean ke luar pabean

Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud adalah Setiap kegiatan pemanfaatan barang kena pajak tidak  berwujud dari dalam daerah pabean diluar daerah pabean

Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak keluar daerah pabean

Menghasilkan adalah kegiatan  mengelola melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu  barang  dari bentuk aslinya menjadi baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengelola sumberr daya alam, termasuk  menyuruh orang  pribadan atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh  pengusaha kena pajak karena perolehan barang  kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau impor barang impor kena pajak .

Pajak keluaran adalah: Pajak pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekpor barang pajak tidak berwujud dan/ atau ekspor jasa kena pajak.

Masa pajak adalah: jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (sat) bulan takwin atau jangka waktu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan  paling lama 3 (tiga) bulan takwin.

BARANG KENA PAJAK (BKP)

  1. Pengertian

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Barang Kena Paja adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PP1984:

Yang dimaksud dengan “Barang Kena pajak tidak berwujud” adalah:

  1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesusastraan, kesenian, atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merk dagang, atau bentuk kekayaan intlektual/industrial atau hak serupa lainnya.
  2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah
  3. Pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial
  4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan hak atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut, pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa
  • Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau remakan suara atau keudanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa
  • Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keudanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik atau teknologi yang serupa, dan
  • Penggunaan atau hak menggunakan sebagian aatau seluruh spektrum radio komunikasi.
  1. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture film), film atau pita video untuk siaran televisi, atau piita suara untuk siaran radio dan
  2. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak hak lainnya sebagaimana tersebut diatas.

 

  1. Pengecualian BKP

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya, jenis barang yang tidak dikanekan pajak pertambahan nilai (PPN) ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompo-kelopmpok  barang sebagai berikut:

  1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti:
  • Minyak mentah (crude Oil)
  • Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
  • Panas bumi
  • Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam, batu (halite), grafit, granit/amdesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitra, opsidien, oker, pasir dan krikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, (phospat), talk, tanah serap, (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.
  • Batu bara sebelum diproses menjadi brikket batu bara dan
  • Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, serta biji baksuit.
  1. Barang – barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti:
  • Beras
  • Gabah
  • Jagung
  • Sagu
  • Kedelai
  • Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
  • Daging, yaitu daging yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, atau tidak dikemas, digarami, dikapuri, diasamkan, diawetkan, dengan cara lain, dan/atau direbus
  • Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan , diasinkan atau dikemas
  • Susu, yaitu susu perah bauk yang telah melalui proeses dididnginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
  • Buah-buahan, yaitu buah-buahan yang segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dipotong, di iris, di grading, dan / atau dkemas atau tida dikemas
  • Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, di cuci, di tiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
  1. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering dan
  2. Uang, emas batangan dan surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya)

JASA KENA PAJAK

  1. Pengertian

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia,  untuk dipakai,  termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan

Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984

  1. Pengecualian JKP

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh undang-undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelomok-kelompok jasa sebagai berikut:

  1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
  • Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi
  • Jasa dokter hewan
  • Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisiotrapi
  • Jasa kebidanan dan dukun bayi
  • Jasa paramedis dan perawat
  • Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
  • Jasa psikolog dan psikiater, dan
  • Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oelh paranormal
  1. Jasa dibidang pelayanan sosial, meliputi:
  • Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo
  • Jasa pemadam kebakaran
  • Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan
  • Jasa lembaga rehabilitasi
  • Jasa penyeidaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium dan
  • Jasa dibidang olahraga, kecualii yang bersifat komersial
  1. Jasa dibidang pengiriman surat kecuali yang bersifat komersial
  2. Jasa keuangan meliputi:
  • Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
  • Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telemunikasi maupun dengan wesel unjuk atau sarana lainnya
  • Jasa-jasa pembiayaan, termasuk pembiyaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha, denga hak opsii, anjak piutang, usaha kartu kredit dan/ atau pembiayaan konsumen
  • Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia, dan
  • Jasa penjaminan
  1. Jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi, jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
  2. Jasa keagamaan, meliputi:
  • Jasa pelayanan rumah ibadah,
  • Jasa pemberian Khotbah atau dakwah
  • Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan
  • Jasa lain dibidang keagamaan
  1. Jasa pendidikan Melipuuti:
  • Jasa penyelenggara pendidikan sekolah dan
  • Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
  1. Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan
  2. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsore yang bertujuan komersial
  3. Jasa angkutan umum didarat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutann udara luar negeri
  4. Jasa tenaga kerja meliputi:
  • Jasa tenaga kerja
  • Jasa penyedia tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja  dari tenaga kerja tersebut
  • Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
  1. jasa perhotelan meliputi:
  • jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya didalam hotel, rumah penginapan, motel, hostel, seta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan
  • jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel
  1. jasa yang di sediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi  pemerintah, antara lain pemberian ijin mendirikan bangunan, pemberian izin usaha perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak, dan pembuatan kartu tanda penduduk.
  2. Jasa peyedia tempat parkir, yaitu jasa penyedia tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran
  3. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
  4. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan
  5. Jasa Boga atau katering.

 

PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)

  1. Pengertian
  2. Pengusaha Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
  3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pengusaha kana pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan /atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN 1984

 

  1. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena pajak berkewajiban  antara lain untuk

  1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak
  2. Memungut PPN dan PPn BM yang terutang
  3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan  pajak penjualan atas barang mewah yang terutang, dan
  4. Melaporkan perhitungan pajak
  1. Pengecualian Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai pengusaha kena pajak  adalah

  1. Pengusaha kecil
  2. Pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang dan atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai _PPN
  1. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yag Selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan jumlah prederan bruto  dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000 (enam ratus juta)

Pengusaha kecil wajin melaporkan usahanya untuk dilakukan sebagai pengusaha kena pajak apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto atau penerimaan brutonya melebih batas yang telah ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai  PKP  paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran  bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp.600.000.000

PKP dapat mengajukan pencabutan pengukukan sebagai PKP apabila jumlah peredaran bruto dan/atau  penerimaan brutonya dalam satu tahun buku tidak melebihi batas yang telah ditetapkan dengan mengajukan permohonan kepada kantor pelayanan pajak tempat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya tahun buku. Direktur Jendral Pajak  wajib memberikan keputusan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak permohonan pencabutan pengukuhan diterima , apabila dalam jangka waktu tersebut, direktur jendral pajak tidak memberikan keputusan, permohonan pencabutan pengukuhan dianggap diterima.

Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil

  1. Dilarang membuat faktur pajak
  2. Tidak wajib memasukkan SPt masa PPN
  3. Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan
  4. Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto diatas batas yang telah ditentukan

 

PENYERAHAN BARANG KENAP PAJAK

PPN dikenakan atas

  1. Penyerahan BKP dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha yang syarat-syaratya sebagai berikut:
  • Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
  • Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
  • Penyerahan dilakukan dalam daerah pabean, dan
  • Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya
  1. Impor BKP
  2. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha syarat-syaratnya sebagai berikut
  • Jasa yang diserahkan merupakan JKP
  • Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan
  • Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha tau pekerjaannya
  1. Pemanfaatan BKP tidak berwujud daru luar daerah pabean didalam daerah pabean
  2. Pemanfaatan dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
  3. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak
  4. Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak
  5. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegitan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunaan sendiri atau digunakan pihak lain
  6. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)

Dengan pertimbangan bahwa:

  1. Perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpengasilan rendah dan konsumen yang berpengasilan tinggi
  2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah,
  3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional
  4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara

Maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh produsen atau impor BKP yang tergolong mewah, disamping dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM)

Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah sebagai  berikut

  1. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
  2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
  3. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan/atau
  4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status

PPn BM dikenakan atas:

  1. Penyerahan BKP tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
  2. Impor BKP yang tergolong mewah

PPn BM yang merupakan tambahan disamping PPN. PPn BM hanya dikenakan 1 (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada  wakktu impor BKP yang tergolong mewah

DASA PENGENAAN PAJAK

Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPn BM) yang terutang perlu adanya dasar pengenaan pajak (DPP0, yang menajadi DPP adalah

  1. Harga jual
  2. Penggantian
  3. Nilai impor
  4. Nilai ekspor
  5. Nilai lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha kerana penyerahan JKP, ekspor JKP, atau nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP tidak berwujud karena pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir

Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan  pelaksanaan undang-undang sebagai berikut:

  1. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual
  2. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual
  3. Untuk impor, yang menjadi nilai DPP adalah nilai impor
  4. Untuk ekspor, yang menjadi nilai DPP adalah nilai Ekspor
  5. Atas kegiatan membangun sendiri bangunan permanen dengan luas 300M2 atau lebih, yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, DPP-nya adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangunt (tidak termasuk perolehan harga tanah)
  6. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah harga jual atau pergantian setelah dikurangi harga kotor
  7. Untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan/atau JKP adalah perkiraan harga rata-rata
  8. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga rata-rata
  9. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film
  10. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
  11. Untuk BKP berupa persedian dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga wajar pasar.
  12. Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan
  13. Untuk penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli
  14. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang
  15. Untuk penyerahan jasa paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
  16. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) daru jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih

TARIF

  1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen) sedangkan tariif  PPN 0% (nol persen) diterapkan atas

  • Ekspor BKP berwujud
  • Ekspor BKP tidak berwujud, dan
  • Ekspor JKP

Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan  dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif pertambahan nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tunggal. Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukan oleh pemerintah kepada dewan perwakilan rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara.

  1. Tarif Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200% (dua ratus persen). Ketentuan mengenai tarif kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan peraturan pemerintah. Sedangkan ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

Atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak dengan terif 0% (nol persen). PPn BM yang telah dibayar atas perolehan BKP yang tergolong mewah yang diekspor dapat diterima kembali (restitusi).

MEKANISME PENGENAAN PAJAK

Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 menganut metode kredit pajak (credit method) serta metode faktur pajak (invoice method). Dalam metode ini pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) oleh pengusaha kena pajak. PPN dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak yang dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak)

Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dapat digambarkan sebagai berikut;

  • Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka atau disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
  • Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak
  • Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan harus disetorkan ke kas negara
  • Apabila dalam satu masa pajak jumlah keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya direstitusi (diminta kembali) atau dikonpensasikan ke masa pajak berikutnya
  • Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (SPT masa PPN)

Contoh

Sepanjang bulan maret 2011, PT ABC mempunyai transaksi sebagai berikut

  • Membeli buku seharga Rp. 100.000.000 (di pungut PPN sebesar Rp.10.000.000)
  • Membeli bahan penolong seharga Rp.40.000.000 (di pungut PPN sebesar Rp.4.000.000)

Menjual produknya seharga Rp.200.000.000 (termasuk PPN sebesar Rp.20.000.000)

Perhitungan PPN

  • Jumlah pajak keluaran 20.000.000
  • Jumlah pajak masukan 14.000.000
  • PPN kurang bayar 6000.000

Jumlah PPN kurang bayar adalah sebesar Rp.6000.0000, ini harus disetorkan ke kas negara.

CARA MENGHITUNG PPN

Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut

PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak

Contoh

  1. Pengusaha kena pajak “A” menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak “B” dengan harga jual Rp.25.000.000 PPN yang terutang adalah

10% x Rp 25.000.000 = Rp.2.500.000

PPN sebesar Rp.2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran, yang dipungut oleh pengusaha kena pajak “A”. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak “B”, PPN tersebut merupakan pajak masukan

  1. Seorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp.15.000.000. PPN yang dipungut melalui direktorat jendral Bea dan Cukai=

10% x Rp.15.000.000 = Rp.1500.000

CARA MENGHITUNG PPn BM

Cara menghitung PPN BM adalah sebagai berikut

PPn BM = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak

Contoh

PT “ABC” sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga Rp.10.000.000. barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPn BM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut

PPN = 10% xRp. 10.000.000 = Rp.1000.000

PPn BM = 40% x Rp.10.000.000 = Rp.4.000.000

SAAT TERUTANG PAJAK

  1. Pajak terutang pada saat
  2. Penyerahan BKP atau JKP
  3. Impor BKP
  4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
  5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
  6. Ekspor BKP berwujud
  7. Ekspor BKP tidak berwujud
  8. Ekspor JKP
  9. Pembayaran, penyerahan diterima sebelum penyerahan BKP, atau sebelum penyerahan JKP atau dalam pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP di luar daerah pabean

TEMPAT TERUTANG PAJAK

  1. Untuk penyerahan BKP /JKP
  2. Tempat tinggal
  3. Tempat kedudukan
  4. Tempat kegiatan usaha
  5. Tempat lain

Apabila pengusaha kena pajak terutang pajak pada lebih dari 1 (satu) tempat kegiatan usahaa, pengusaha kena pajak tersebut dalam pemenuhan kewajiban pajaknya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada jendral pajak untuk memilih 1 (satu) tempat atau lebih sebagai tempat terutangnya pajak

  1. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi ditempat barang kena pajak dimasukkan dan dipungut melalui direktorat jendral bea dan cukai
  2. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean didalam pabean tentang pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan/atau tempat kegiatan usaha
  3. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan BKP, ditempat bangunan tersebut didirikan.

FAKTUR PAJAK

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Faktur pajak dibuat pada

  1. Saat penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan jasa kena pajak
  2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak.
  3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan atau
  4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

  1. Nama, alama, dan NPWP yang menyarahkan BKP atau JKP
  2. Nama, alama, dan NPWP yang pembeli BKP atau penerima JKP
  3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian dan potongan harga
  4. PPN yang dipungut
  5. PPn BM yang dipungut
  6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak dan
  7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak

Faktur pajak harus dibuat pada

  1. Saat penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak
  2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak
  3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan
  4. Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paliing  lama pada akhur bulan penyerahan barang  kena pajak dan/atau jesa kena pajak
  5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan tersendiri

 

MEKANISME KREDIT PAJAK

Pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak menerima bukti pungutan pajak. Pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak, penerima jasa kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dar luar daerah pabean, atau pihak yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar dari pabean  yang bersetatus sebagai pengusaha kena pajak.

Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan debagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dipat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum suart pemberitahuan  masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan (restitusi) atau dikonpensasikan  pada masa pajak berikutnya

Contoh

Selama bulan takwin terjadi kegiatan usaha sebagai berikut

Membeli bahan baku dan lain lain dari pabrikan Rp.100.000.000

Menyerahkan hasil produksi dengan harga jual Rp.60.000.000

Pajak masukan yang harus dipungut oleh PKP lain sebesar

10% x Rp.100.000.000 = Rp.10.000.000

Pajak keluaran yang harus dipungut

10% x Rp.60.000.000 = Rp.6.000.000

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang lebih bayar selama dalam masa pajak yagng bersangkutan adalah

Rp.10.000.000  ̶  Rp.6.000.000 = Rp.4.000.000

Kelebihan tersebut dapat dikonpensasi pada masa pajak berikutnya atau dapat diminta kembali (restitusi).

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan  maka selisihnya merupakan pajak yang harus disetor ke kas negara oleh PKP

Contoh 2

Selama bulan takwin terjadi kegiatan usaha sebagai berikut

Membeli bahan baku dan lain lain dari pabrikan Rp.150.000.000

Menyerahkan BKP hasil produksi dengan harga jual Rp.200.000.000

Pajak masukan yang dipungut oleh PKP  lain adalah sebesar

10% x 150.000.000 = Rp.15.000.000

Pajak keluaran yang harus dipungut

10% x 200.000.000 = Rp.20.000.000

PPN yang masih harus di setor ke kas negara

Rp.20.000.000  ̶  Rp.15.000.000 = Rp.5.000.000

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN

Pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran. Akan tetapi tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak masukan bagi pengeluaran untuk:

  1. Perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai BKP
  2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
  3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan untuk disewakan
  4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP
  5. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) UUN PPN 1984 atau tidak mencamtumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembelian BKP atau penerimaan JKP
  6. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan dalam pasal 13 ayat (6) UU PPN 1984
  7. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak
  8. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan
  9. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi
  10. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan/atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
  11. Berkenaan dengan kegiatan membangun diri

PENYERRAHAN KEPADA PEMUNGUT PPN

Sedikit menyimpang dari mekanisme yang secara umum berlaku, apabila PKP menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN, PKP yang bersangkutan tidak memungut PPN dan PPn BBM. PPN dan PPn BM yang terutang atas penyerahan tersebut akan dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh pemungut PPN.

Pengertian pemungut PPN menurut undang-undang PPN 1984 adalah bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri keuangan  untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh pengusaha kena pajak ataus penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yang ditetapkan sebagai pemungut PPn adalah:

  1. Bendaharawan pemerintah, yaitu bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang terdiri dari bendaharawan pemerintah pusat dan daerah baik propinsi, kabupaten, atau kota
  2. Kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN)

Pemungut PPN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh pengusaha kena pajak rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPn BM yang terutang. Pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan pada saat dilakukan pembayaran oleh bendaharawan pemerintah atau KPPN kepada PKP rekanan pemerintah. PPN dan PPn BM tidak dipungut dalam hal

  1. Pembayaran yang jumlahnya paliing bayak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
  2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
  3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undang yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN
  4. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bukan hahan bakar minyak oleh PT (persero) pertamina
  5. Pembayaran atas rekening telepon
  6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
  7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-udangan yang berlaku tidak dikenakan PPN

Catatan:

PPN dan PPn BM yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1000.000, dipungut dan disetor oleh pengusaha kena pajak rekanan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp.1.000.000 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPn BM.

TATA CARA PEMUNGUTAN

  1. Dasar pemungutan

Dasar pemungutan PPN dan PPn BM adalah sejumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan  oleh KPPN  sebagaimana tersebut dalam surat perintah membayar (SPM)

  1. Jumlah atau PPn BM yang dipungut
  2. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran

Contoh:

Jumlah pembayaran Rp.11.000.000
Jumlah PPN : 10/110 x Rp 11.000.000 Rp.1.000.000
Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan
(Rp.11.000.000 – Rp.1.000.000) Rp.10.000.000
  1. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, disamping terutang PPN juga terutang PPn BM, maka jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut adalah sebagai berikut

Dalam hal terutang PPn BM sebesar 20% maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPn BM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran

Contoh

PPn BM dengan tarif 20%

Jumlah pembayaran                                               = Rp.13.000.000

Jumlah PPN yang dipungut:

(10/130 x Rp.13.000.000)                                       = Rp.1.000.000

Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan

Rp.13.000.000 – (Rp 1.000.000 + Rp 2.000.000) = Rp 10.000.000

  1. Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp 1.000.000 (satu Juta) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPn BM tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Batas jumlahpembayaran sebesar Rp. 1000.000

Contoh 1

Harga jual Rp 900.000
PPN: 10% x Rp 900.000 Rp 90.000
PPN BM (misal terutang dengan tarif 20%) Rp 180.000
Harga jual termasuk PPN dan PPn BM Rp 1.170.000

Meskipun harga jual Rp 900.000 tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPn BM berjumlah Rp 1.170.000 (diatas Rp 1.000.000) maka PPN dan PPn BM yang terutang harus dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau KPPN

Contoh 2

Harga jual Rp 800.000
PPN: 10% x Rp 800.000 Rp 80.000
PPN BM (misal terutang dengan tarif 10%)  Rp 80.000
Harga jual termasuk PPN dan PPn BM Rp 960.000

Karena harga jual termasuk PPN dan PPn BM berjumlah Rp 960.000 (kurang dari Rp 1.000.000), maka PPN dan PPn BM yang terutang tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN, tetapi harus dipungut dan disetor oleh PKP rekanan pemeritah, dan faktur pajak tetap harus dibuat

  1. Tata cara pemungutan dan penyetoran
  2. PKP rekanan pemerintah membuat faktur pajak  dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPPN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran
  3. SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP rekanan pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh bendaharawan pemerintah  atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP rekanan pemerintah
  4. Dal hal penyerahan BKP tersebut terutang PPn BM maka PKP rekanan pemerintah mencamtumkan jumlah PPn BM  yang terutang pada faktur pajak
  5. Faktur pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tida)
  • Lembar ke-1 untuk bendaharawan pemerintah atau KPPN sebagai pemungut pajak
  • Lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan pemerintah
  • Lembar ke-3 untuk kantor pelayanan pajak melalui bendaharawan pemerintah atau KPPN
  1. Dalam hal pemungutan oleh bendaharawan pemerintah, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 5 (lima), setelah PPN dan atau PPn BM disetor di Bank persepsi atau kantor pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut
  • Lemar ke-1 untuk PKP rekanan pemerintah
  • Lembar ke-2 untuk kantor palayanan pajak melalui KPPN
  • Lembar ke-3 untuk PKP rekanan pemerintah dilampirkan pada SPT masa PPN (pajak pertambahan nilai)
  • Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau kantor pos
  • Lembar ke-5 untuk pertinggal bendaharawan pemerintah
  1. Dalam hal pemungutan oleh KPPN, SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut
  • Lembar ke-1 untuk PKP rekanan pemerintah
  • Lembar ke-2 untuk kantor pelayanan pajak melalui KPPN
  • Lembar ke-3 untuk PKP rekanan pemerintah dilampirkan pada SPT masa PPN
  • Lembar ke-4 untuk pertinggal KPPN
  1. Pada lembar faktur pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh bendaharawan pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal……..” dan ditandatangani oleh bendaharawan pemerintah
  2. Pada setiap lembar faktur pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dan SSP sebagaimana dimaksud pada huruf f  oleh KPPN yang melakukan pemungutan  dicantumkan  nomor dan tanggal  advis SPM
  3. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan da penyetoran PPN dan atau PPn BM

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ATAS KEGIATAM MEMBANGUN SENDIRI

Atas kegiatan membangun sendiiri terutang pajak pertambahan nilai. Yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan berupa satu atau lebih kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap  pada satu kesatuan tanah dan/ atau perairan dengan kreteria:

Kontruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/ atau baja

Diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kejadian usaha dan

Luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi)

 

Tarif Dasar Pengenaan Pajak

Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan pajak pertambahan nilai dengan tarif 10% (sepuluh persen) dikalikan dengna dasar pengenaan pajak.

Dasar pengenaan pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah  biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun sendiri , tidak termasuk harga perolehan tanah

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang setiap bulan dihitung dengan cara :

PPN = (40% x jumlah biaya yang dikeluarkan) x 10%

Contoh

Tuan budi melakukan kegiatan membangun sendiri bangunan dengan luas 400 m2 yang akan digunakan sebagai rumah tinggal. Seluruh biaya yang dikeluarkan pada bulan april 2010 (diluar pembelian tanah) adalah sebesar Rp.50.000.000. PPN yang harus disetorkan adalah:

PPN = (Rp 50.000.000 x 40%) x 10%

= Rp20.000.000 x 10%

= Rp.2.000.000

Catatan

Pajak masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan sendiri tidak dapat dikreditkan.

Saat dan Tempat Terutang PPN

Saat terutang PPN atas kegiatan pembangunan sendiri adalah pada saat mulai dibangunnya bangunan. sedangkan tempat pajak terutang adalah ditempat bangunan tersebut didirikan

Orang pribadi atau badan yang melakuka kegiatan membangun sendiri harus menyetor PPN yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank persepsi paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak , dengan menggunakan surat setoran pajak yang paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak

Selesai………………………..

Untuk link download dalam bentuk dokumen klik disini

 

Lihat juga:

Kategori: pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *