Contoh:: Proposal Skripsi Ekonomi | Manejeman | SDM | Pemasaran

Dipublikasikan oleh admin pada

  1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

 

  1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengertian PKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pengusaha Kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud daru luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang melakukan penyerahan Barang Kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil  yang memilih untuk dikukuhkan  menjadi pengusaha kena pajak.

Menurut Keputusan Ditjen Pajak No.161/PJ/2001 tangga 21 Februari.

Pasal 1 angka 2

  1. Pengukuhan dan Pencabutan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Fungsi Pengukuhan pengesahan kena pajak selain dipergunakan untuk mematuhi identitas pengusaha kena pajak juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serrta untuk pengawasan adminstrasi perpajakan. Terhadap Pengusaha yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak , namun tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Pencabutan pengusaha kena pajak dapat dilakukan jika pengusaha kena pajak tesebut pindah alamat, bubar atau tidak dapat memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak. Pencabutan pengukuhan ini tidak berarti menghilangkan kewajiban perpajakan yang masih harus dilakukan.

  1. Format Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena pajak (NPPKP)

Mulai tahun 1998, format NPPKP sama dengan NPWP, sehingga format nomor pokok pengusaha kena pajak juga terdiri dari 15 digit.

  1. Eksitensi Wajib Pajak

 

  1. Pengertian

Menurut surat edaran Ditjen Pajak NO.SE-06/PJ.7/2004 tanggal 6 agustus 2004, yang dimaksud dengan ekstensifikasi adalah:

“Ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan wajib pajak dan atau pengusaha kena pajak (PKP) terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak penghasilan (PPh) dalah tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak”

Dengan kata ekstensifikasi pajak merupakan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar. Menurut keputusan menteri keuangan No.KMK-94/KMK.01/1994 tanggal 29 maret 1994 pasal 273 – pasal 276 menyebutkan bahwa seksi  pengolahan dan informasi (PDI) melalui subseksi penggalian potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak (PE3WP) pada kantor pelayanan pajak mempunyai tugas untuk melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, penggalian potensi perpajakan serta mencari data ekstensifikasi wajib pajak. (contoh proposal skripsi ekonomi manajemen)

  1. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Dalam Rangka Ekstensifikasi Pajak

Sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan ekstensifikasi wajib pajak baru dalam rangka pemerataan kewajiban perpajakan, berdasarkan surat ederan Ditjen Pajak No.SE-06/PJ.7/2004 tanggal 6 agustus 2004 maka perlu dilakukan melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL). Ekstensifikasi termasuk dalam jenis pemeriksaan rutin. PSL dilaksanakan terhadap calon wajib pajak yang apabila lebih 14 hari sejak tanggala pengiriman surat pemberitahua mendaftarkan diri.

  1. Menanggapi dengan menyatakan tidak wajib pajak mempunyai NPWP dan atau belum peru dikukuhkan sebagai PKP
  2. Tidak menanggapi karena surat pemberitahuan kembali pos
  3. Menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan atau NNPPKP tetapi berdasarkan Master File Ditjen Pajak ternyata tidak terdaftar dan alamatnya berbeda.

PSL dalam rangka ekstensifikasi ini dalat dilakukan oleh petugas KPP, dan petugas lain yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah Direktur Jendral Pajak. Jangka waktu pelaksanaan PSL adalah 2 (dua) minggu sejak perintah pemeriksaan pajak(SP3) diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang. Hasil pelaksanaan PSL ekstensifikasi harus dituangkan dalam laporan pemeriksaan pajak (LPP). Setiap LPP harus  memuat kesimpulan dan usulan tindak lanjut pemeriksaan antara lain berupa pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan beserta perkiraan perhitungan PPh pasal 25 dalam tahun berjalan dan setoran pemotongan / pemungutan PPh dan PPN serta pajak lainnya atau usul untuk dilakukan pemeriksaan khusus berdasarkan data yang ditemukan.

  1. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Untuk Meningkatkan Penerimaan Wajib Pajak.

Untuk dapat memenuhi target peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, pemerintah akan mengupayakan peningkatan pajak terutama melalui langkah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Upaya intensifikasi akan ditingkatkan antara lain melalui peningkatan kualitas aparatur perpajakan, serta penegakan hukum. Sedangkan upaya ekstensifikasi antara lain akan dilakukan melalui:

  1. Canvassing terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan di sentra sentra ekonomi seperti mall, shoping center, toko dan usaha dagang penjual bahan bahan bangunan dan lain-lain.
  2. Ekstensifikasi melalui kerja sama dengan RT/RW kelurahan didaerah permukiman mewah atau masyarakat mampu supaya setiap kartu keluarga  diberi NPWP, sehingga setiap RT dapat memenuhi dengan cepat jumlah penduduk yang terdaftar sebagai wajib pajak.
  3. Ekstensifikasi melalui kerja sama dengan pihak intansi kemigrasian supaya mewajibkan pemilik paspor untuk mempunyai NPWP dan demikian pula dengan pemberian izin atas sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk tingkat kemampuan membayar pajak.
  4. Ekstensifikasi dengan mewajibkan pemegang kartu kredit Mempunyai NPWP, namun dilaksanakan dengan menghindarkan pemberian NPWP kepada pemegang kartu yang kewajiban pajakna menjadi tanggunan anggora keluarga lainnya yang telah ber NPWP.
  5. Ekstensifikasi terhadap pembeli mobil dengan harga lebih dari Rp 200 juta, dan rumah dengan NJOP Rp. 1 Melliar atau lebih untuk Mempunyai NPWP.
  6. Kewajibab bagi orang pribadi yang diperoleh di atas PTKP untuk menjadi wajib pajak, kecuali yang memperoleh penghasilan setingkat UMR.

Upaya-upaya tersebut diatas tentu saja akan berhasil apabila didukung oleh tindakan penegakan hukum yang tegas dan tidak dipandang bulu. Hal ini tidaklah mudah apabila tidak dilakukan oleh petugas pajak yang bersih dan profesional. Dalam upaya penegakan hukum untuk mendukung kebihkan ekstensifikasi pajak telah dirumuskan kebijakan yang baik bersifat incentive maupun punitive yang ditawarkan mencakup pemberian reward bagi penunggak pajak kooperative berupa penghapusan sanksi  adminsitrative, Pembetulan surat ketetapan pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), penjadwalan kembali pembayaran utang pajak, dll.

Dipihak lain, cara yang lebih keras (punitive) terhadap wajib pajak yang membandel juga telah dipersiapkan yaitu penagihan utang pajak seketika, pengumuman kemedia massa, pengecekan wajib pajak ke luar negeri, Lelang harta wajib pajak, sampai dengan ancaman bagi penggelap pajak 6 tahun penjara ditembah dengan denda sebesar 400% bagi yang melakukannya dengan sengaja.

Untuk menunjang upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan maka telah diundangkan Undang-undang NO.14 tahun 2002 tentang pengadian pajak. Efektifitas penegakan hukum dalam rangka ekstensifikasi pajak juga akan sangat tergantung kepada kesadaran masyarakatnya, khususnya wajib pajak. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang terus menerus mensosialisasikan baik ketentuan-ketentuan pajak yang selama ini dirasakan sangat rumit oleh masyarakat maupun pelaksanaan pemungutan dan atau penyetoran pajak yang perakts, mudah dan tidak berbelit-belit.

  1. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan (norma perpajakan) akan di taati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

  1. Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga 2% per bula, berupa denda administrasi sebesar Rp 50.000 atau Rp 100.000 dan kenaikan 50% dan 100%

  1. Sanksi Pidana

Merupakan suatu alat terakhir yang digunakan oleh fiskus agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam undang-undang no 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan perundang-undangan No 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, sanksi pidana dapat berupa:

  1. Denda Pidana

Berupa denda adminsitrasi yang hanya di ancam/dikenakan kepada wajib pajak/pejabat pajak/pihak ketiga yang melanggar ketentuan peraturan (norma) perpajakan. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan.

  1. Sanksi Kurungan

Pidana kurungan hanya di ancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran dan ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga. Ketentuan ancaman pidana kurungan sama dengan denda pidana, masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama sekian.

  1. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman yang di ancamkan kepada pejabat pajak dan wajib pajak yang terlibat kejahatan.

  1. Metode Penelitian dan Perumusana Hipotesis

 

  1. Metode Penelitian

Hubungan antar Variable indevenden dan variable devenden dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Metode Penelitian

  1. Perumusan Hipotesi

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar yang dilakukan melalui ekstensifikasi pajak. Jumlah wajib pajak terdaftar  di KPP jakarta Kebayoran Baru Satu setiap tahun senantiasa mengalami peningkatan, hal ini tentu saja akan meningkatkan penerimaan pajak.

Ha  : Jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh secara signifikan  terhadap penerimaan pajak

H0:  Jumlah wajib pajak terdaftar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

  1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakara Kebayoran Baru yang berlokasi di Jl KH Ahmad Dahlan No. 14A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130. Dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah pengaruh jumah WP terdaftar terhadap penerimaan pajak dalam program ekstensifikasi pajak.(contoh proposal skripsi ekonomi)

  1. Metode Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling  yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja (sugiyono:2004:78). Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Kebayoran Baru Satu baik Wajib Paak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

  1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adlah sekunder yang diperoleh dari :

  1. Wawancara (interview) dengan narasumber yang berkompeten untuk memberikan keterangan dari masalah yang dibahas, terutama kepada seksi-seksi yang ada di KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu.
  2. Observasi (observation) yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di KPP Jakarta Kebayoran Baru Satu.
  1. Metode Analis

 

Metode analis yang digunakan untuk menguji hipotesi adalah metode linear sederhan. Untuk melakukan analisa terhadap variable indevenden yaitu jumlah WP terdaftar variable dependen yaitu penerimaan pajak.

  1. Uji Asumsi Klasik
  2. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variable independen, variable dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan: Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi mengukuti asumsi normalitas, sedangkan jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali:2001:74)

  1. Uji Multikolineritas

Uji multikolineriatas bertujuan untuk menguji apakahh pada model regresi ditemukan adanya korelasi  atar variabel independen. Jika terjadi maka dinamakan terdapat program multikolineriatas (multiko). Model regresi yang sebaiknya tidak terjadi  korelasi diantara variable dependen. Deteksi adanya multiko ini dengan perhitngan besaran variance iflacion factor  dan Tolerance (TOL). Dimana model regresi yang bebas multiko adalah mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 dan mempunyai angka TOLERANCE mendekati , persamaan regresi yang bebas multiko juga ditunjukkan dengan koefisien antar variable independen haruslah lemah atau dibawah 0,5 (Santoso:2002:203)

Dalam penelitian ini hanya ada satu variable independen, yaitu jumlah WP terdaftar sehingga tidak perlu uji multikolineriatas.

  1. Uji Heteroskedastisitas

Uji hetaroskedestisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regersi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Sebaliknya jika varians berbeda disebut heteroskedestisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedesitas dilakukan dengan cara melihat frafik scarrerplot. Jika titik titik pada grafik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y,  maka dikatakan tidak terjadi heteroskedestisitas. Sebaliknya jika titik titik membentuk suatu pola yang teratur, maka dikatakan terjadi masalah heteroskedestisitas (Ghozali : 2001:69). (contoh skirpsi ekonomi akuntansi terbaru)

proposal skripsi ekonomi)

  1. Uji autokorelasi

Uji autokorelitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson , dimana

  • Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
  • Angka DW -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
  • Angka DW di atas +2 berarti ada autokorelasi negative (santoso; 2001:216).

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari problem autokorelasi.

  1. Uji Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesi adalah metode regresi lineat sederhana. Persamaan regresi digunakan Untuk memprediksi berubahnya nilai variabel tertentu bila variabel lain berubah. Adapun persamaan regresi linear sederhana secara statistik adalah sebagai berikut:

¥ = α + βX + e

Keterangan:

¥ = Penerimaan pajak

α= Konstanta

β= Koefisien regresi

X= jumlah wajib pajak terdaftar.

e= Error

Hipotesis

Ha =  Jumlah wp terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak

H0  = jumlah WP terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daam pengujiaan heipotesis analisis dilakukan melalui:

  1. Uji R (Korelasi)

Analisi korelasi digunakan untuk mengetahui sebeara besar hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk mengetahuhi apakah diantara kedua variable  terdapat hubungan atau tidak maka digunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 atau 0,01. Jika nilai probalitas lebih kecil dari 0,05 atau 0,01 maka H0 ditolak (Santoso : 2001;149-152)

Dari hasil perhitungan tersebut berlaku ketentuan, jika:

Positif (+)       menunjukkan hubungan yang searah antar kedua variabel

Negative (-)       Menunjukkka hubungan yang berlawanan arah antar kedua variable

  1. Uji R2 (Koofesien determinasi)

Untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koofesien korelasi (R-Square) adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen seharusnya dapat dijelaskan oleh variable independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variable dependen. Nilai R-Square berkisar 0 sampai dengan 1, berarti semangkin kuat kemampuan  variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variable dependen. Sebaliknya, jika nilai R-Square  semakin mendekati angka 0 berarti semakin lemah kemampuan variable independen (Ghozali:2001:45)

  1. Uji F-statistik

Uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui  hubungan variable independen terhadap dependen. Untuk mengetahui apakah variable independen mempengaruhi variable dependen maka digunakan tingkat signifikasi 0,05. Jika nilai probability F lebih besar dari 0,05 maka H0 tidak berhasil ditolak. Jika nilai probability F lebih kecil dari 0,05 maka Ho berhasil ditolak (Santoso: 2001:108). Contoh proposal skripsi secara lengkap

  1. Uji t-Statistik

Uji t-Statistik digunakan untuk mengetahui hubungan variable independen terhadap pariabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknyapengaruh variabel independen terhadap variable dependen digunakan tingkat signifikasi 0,05. Jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka H0 tidak berhasil ditolak, sedangkan nilai probability t ebih kecil dari 0,05 maka Ho berhasil ditolak. (Sanotso:2001:89) contoh proposal skripsi akuntansi

  1. Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

  1. Variabel Independen Jumlah WP terdaftar

Adalah wajib pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha kantor pelayanan pajak dan telah diberikan NPWP

  1. Variabel Penerimaan Pajak

Adalah penerimaan yang secara nyata dimana oleh KPP jakarta kebayoran Baru Satu selama satu tahun. Realisasi penerimaan akan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan, apakah penerimaan lebih besar daripada anggaran yang telah ditetapkan atau justru lebih kecil.

Daftar Pustaka

Ditjen pajak, (2005), Berita pajak No. 1534/Tahun XXXVII, Edisi maret, jakarta.

Ditjen Pajak,(2004), Surat Edaran No.06/Pj.7/2004 Tentang Pemeriksaan Sederhana lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak, Jakarta.

Ditjen Pajak, (2001), No. KEP -16/PJ/2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan kegiatan usaha. Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan NPWP Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Jakarta.

Ghozali, Imam,(2001), Aplikasi Analisis  Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang.

Untuk anda yang ingin mendownload contoh proposal skripsi ekonomi dalam bentuk doc klik disini

lihat juga strategi pengembangan sdm

 

Terimakasih untuk :wahyu nandar mulawarman


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *