SPT

Dipublikasikan oleh admin pada

Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan  dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi SPT

Fungsi surat pemberitahuan bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak  yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain daam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak
  2. Penghasilan yang merupakan objek pajakdan /atau bukan objek pajak;
  3. harta dan kewajiban dan/atau
  4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan  atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  1. pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran dan
  2. pembayaran atau pelunasan pajak yang telak dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Bagi pemotongan atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan

Prosedur Penyelesaian SPT

  1. wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jendral Pajak untuk memperoleh  formulir Surat pemberitahuan tersebut.
  2. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan mengunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan kekantor direktorat Jendral Pajak setempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jendral pajak
  3. Wajib pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang di izinkan.
  4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanyai mempunyai kekuatan hukum yang sama.
  5. Bukti bukti harus dilampikan pada surat pemberitahuan, antara lain:
  • Untuk wajib pajak yang menadakan pembukuan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan ketaran lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak
  • Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, Jumlah Pajak Keluaran, Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, Jumlah Kekurangan atau Kelebihan Pajak
  • Untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan

Pembetulan SPT

Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan

Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan Tahunan maupun surat pemberitahuan masa  yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga  sebesar 2% (dua persen) perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya  ketidakbenaran yang dilakukan  wajib pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan wajib pajak tersebut tidak akan dilakukan penyelidikan apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri pelunasan kekuarangan pembayaran jumlah ppajak yang sebenarnya terutang besarta sanksi adminstrasi  berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pjak yang kurang dibayar.

Walaupun Direktorat Jendral Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat direktur jendral pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri  tentang ketidakbenaran  pengisian surat pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

  • Pajak pajak yang masih harus dibayar lebih besar atau lebih kecil
  • Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar
  • Jumlah harta menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil atau
  • Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil

Pajak yang kurang dibayar  timbul sebagai akibat dari pengungkapan ini besarta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50%  (lima puluh persen) dari jumlah yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum laporan tersebut dimaksud disampaikan

Wajib pajak dapat membetulkan surat pemberitahuan Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal wajib pajak menerima ketetapan pajak, Surat Keputasan Kebaratan, Surat Keputasan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa tahun pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikonpensasikan dalam surat pemberitahuan tahunan yang akan dibetulkan tersebut, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah keputusan pembetulan, putusan banding, atau putusan  peninjauan kembali, dengan syarat direktur jendral pajak beluk melakukan tindakan  pemeriksaan.

Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua yaitu:

  1. Surat Pemberitahuan Masa, adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
  2. Suart Pemberitahuan Tahunan, adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak

SPT meliputi:

  1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
  2. SPT Masa yang terdiri dari:
  • SPT masa Pajak Penghasilan
  • SPT masa pajak pertambahan nilai dan
  • SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai

SPT dapat berbentuk:

  1. Formulir kertas (hardcopy) atau
  2. E-SPT
Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah sebagai berikut:

  1. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya masa pajak.
  2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi wajib, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; atau
  3. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bula setelah akhir tahun pajak

Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan sebagaimana  dimaksud untuk paling lama 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan.

Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

  1. Penghitungan semetara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang
  2. Laporan keuangan sementara
  3. Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekuaran pembayaran pajak yang terutang

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus:

Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dapat disampaikan

  1. Secara langsug
  2. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau
  3. Dengan cara lain yang meliputi
  • Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
  • e-Filing melalui ASP

pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan

Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar:

  1. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai
  2. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberritahuan masa pajak lainnya
  3. 1000.000 (satu juta rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak yang karena kealpaanya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau memnyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan  kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi  apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan wajib pajak tersebut melunasi kekurangan  pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi adminsitrasi  berapa kenaikan 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Kealpaan

Setiap orang yang karena kealpaan:

  1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau
  2. Memnyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun

Kesengajaan

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar  atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana  penjaran paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) thn dan didenda paling sedikit 2 (dua) kal jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang  yang tidak atau kurang bayar.

Pidana tersebut ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana  perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.

 

lihat juga
Kategori: pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *