kebijakan moneter

Kebijakan Moneter

Pengertian

Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kebijakan tersebut sebagai kebijakan makroekonomi dalam mengatasi tingkat inflasi. Dengan melalui pengendalian jumlah uang beredar tersebut diharapkan  dapat dicapai  suatu tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa  menyebabkan terjadinya inflasi, akibat bertambahnay jumlah uang yang beredar sehingga mendorong permintaan barang barang atau disebut demand ful inflation.

Yang termasuk dalam kebijakan moneter diantaranya pengendalian kredit umum, pengendalian kredit selektif dan dan moral suasion.  Pengendalian kredit umum terdiri dari tiga yaitu reserves requiremen policy, open market operation dan rediscount rate policy. Pengendalian kredit  selektif dapat bersifat positif maupun negatif.  Pengendalian negative  menurukan penawaran atau menaikkan biaya  kredit guna keperluan  tertentu. Pengendalian positif menaikkan penawaran atau menurunkan biaya kredit  guna keperluan tertentu. Kebijakan moral suasion merupakan metode untuk menghimbau para bankir dan pengusaha untuk mengikuti dan mentaati kebijakan yang telah ditetapkan bank sentral. Kebijakan moneter yang diterapkan di indonesia adalah operasi pasar terbuka, fasilitas diskontc, Giro Wajib Minimum (GWM) dan Moral Suasion (Persuasi Moral).

Sasaran/Tujuan

Sasaran kebijakan moneter adalah cadangan dana pada sistem perbankan. Dana cadangan tersebut merupakan benda material diluar kredit yang dibuat oleh lembaga lembaga kredit dan bank yang dapat menyebabkan penawaran uang berkembang. Karena perkembangan penawaran uang sangat erat kaitannya dengan perubahan pendapatan, produk, harga dan lapangan kerja maka pemerintah pusat sangat memperhatikan fluktuasi jumlah dana cadangan yang dimiliki lembaga lembaga.

Pada umumnya tujuan kebijakan moneter dinegara sedang berkembang adalah  berkaitan dengan pengawasan jumlah yang beredar dan kredit, stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.  Perkembangan jumlah uang yang beredar harus dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi untuk menghindari terjadinya deflasi. Stabilitas harga sangat perlu dipertimbangkan bagi negara negara sedang berkembang, karena merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Sebagai kontribusi bagi kebijakan moneter dalam mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, secara tidak langsung dapat dikatakan ikur membantu pencapaian full employment.

Sasaran kebijakan moneter yang ingin dicapai oleh otoritas moneter di Indonesia pada prinsipnya adalah pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga dan tingkat bunga, keseimbangan neraca pembayaran serta mencapai pemenuhan  kesempatan kerja. Untuk mencapai sasaran tersebut, ada tiga alat yang digunakan antara lain: raserves requipment policy, open market operation dan rediscount. Bank indonesia sebagai otoritas moneter melakukan tugas pengendalian moneter yang meliputi perencanaan, pemantauan dan pengambilan kebijakan.  Dalam aspek perencanaan, Bank Indonesia melakukan penelitian mengenai hubungan hubungan yang terkait sehingga dapat diketahui berapa jumlah uang dibutuhkan dalam perekonomian untuk saut periode tertentu.

Kompisisi Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan sejumlah deposit yang ada di lembaga keuangan bank atas dana yang tersimpan terhadap uang kartal. Dana cadangan tersebut terbagi menjadi dua bagian, antara lain requipment reserves dan excess reserves. Jadi:

Total Reserves = Requipment reserves  + Excess reserves

Requipment reserves  adalah jumlah uang karta dan deposit yang ada di bank sentral dimana lembaga lembaga peminjaman harus menahan pada pinjaman masyarakat. Jadi requipment reserves   adalah sejumlah dana dari simpanan masyarakat yang ditahan oleh bank umum  berdasarkan ketentuan bank sentral. Sedangkan Excess reserves adalah kelebihan dana cadangan pada bank umum setelah mengurangi total cadangan dengan requipment excess. Requipment Reserves adalah sejumlah dana yang dapat dipinjamkan Bank Umum kepada masyarakat lainnya.

The Money Multiplier

Proses multiplier dapat melibatkan empat pihak yakni Bank Sentral, bank bank umum, para penabung dan peminjaman. Bank sentral menyediakan cadangan kepada bank umum dan juga mewajibkan bank umum untuk menahan suatu persentase deposito yang ditempatkan masyarakat pada bank bank umum sebagai cadangan. Bank bank umum memainkan peran utama mereka dalam money multiplier, meminjamkan sisa deposito-deposito (atau sebagian besar sisanya) kepada para peminjam dengan suku bunga yang melebihi suku bunga rekening giro. Bagi bank apapun sisa tersebut sama dengan jumlah deposito  dikurangi cadangan wajib, yang bisa digambarkan sebagai jumlah deposito kali (1 –  rasio cadangan wajib). Jelas bahwa dan yang dipinjamkan tersebut kepada  seseorang peminjam bisa menjadi deposito peminjaman tersebut pada bank yang lain. Keputusan peminjaman dana untuk menempatkan kekayaan sebagai deposito, bukannya kas, juga mempengaruhi money multiplier.  Kemudian, bak kedua tersebut harus menahan sebagian cadanngan dan bisa meminjamkan sisanya kepada para peminjam yang lain. Selanjutnya, bank ke tiga, dan seterusnya melakukan hal yang sama sehingga proses multiplier.

Pada proses ini adalah sautu bentuk dari multiplier series yang bisa diekspresikan dalam suatu formula aljabar. Jika kita dianggap ∆ TDD sebagai total deposito (rekening giro) yang tercipta,  ∆R sebagai cadangan – cadangan yang diinjeksikan ke dalam sistem melalui pembelian surat – surat berharga, dan REQ sebagai rasio cadangan wajib, maka total deposito baru yang ditimbulkan oleh ekspansi injeksi cadangan akan sama dengan

∆TDD = ∆R – (1-REQ) x ∆R + (1-REQ)2 x AR + (1-REQ)3 x ∆R (1-REQ)4 + ∆R + ……

Persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi

∆TDD = ∆R / REQ

Sebaliknya, proses pengurangan uang beredar bekerja dalam cara yang berlawanan. Jika bank sentral ingin mengurangi cadangan dari sistem dan mengurangi kemampuan bank untuk meminjamkan dana, bank sentral akan menjual sekuritas-sekuritas. Penurunan cadangan karena publik menukarkan deposito-deposito dengan sekuritas-sekuritasnya menyababkan bank-bank hanya bisa memberikan pinjaman yang lebih sedikit atau hanya memperbaharui pinjaman yang lama.

Alat Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Banyak faktor lain yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, namun diluar pengawasan pemerintah. Kebijkan moneter merupakan faktor yang dapat diawasi pemerintah sehingga dengan demikian dapat dipakai untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Disamping itu, kebijakan ini sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan perdagangan, industri, keuangan, kesempatan kerja dan hal hal lain yang berkaitan dengan pola kebijakan ekonomi pada umumnya. Untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kebijkan moneter sangat penting dalam pembentukan tabungan sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Kebijakan moneter merupakan tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk  mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan tingkat kredit, yang nantinya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat.

Bank sentral sebagai otoritas moneter dapat melaksanakan kebijkan moneter dapat diklasifikasikan dalam bentuk : pengendalian krediit umum, pengendalian kredit selektif dan moral suasion.

  1. Pengendalian Kredit Umum

Sebagai alat kebijakan moneter pada pengendalian kredit umum terdiri dari tiga yaitu: Reserves Requipment Policy, Open Market Operation, Rediscount Policy.

  • Reserves Requipment Policy

Kebijakan ini pertama kali dilakukan oleh bank sentral di Amerika Serikat pada tahun 1935 ketika bank sentral tersebut mampu mengatur persyaratan cadangan minimum (requipment reserves) untuk bank bank umum. Pengaturan ini dimaksud agar bank bank umum bereaksi terhadap perubahan besar masuknya emas dan valuta asing ke dalam perekonomiannya.

Di Indonesia sendiri kebijakan ini pertema kali dilaksanakan sejak Pakto 1998, dikenal dengan Giro Wajib Minimum (GWM). Bank indonesia menggunakan GWM menjadi 3%. Pada februari 1996. Ketentuan likuiditas wajib minimum seblumnya menurut pakto 1998 adalah 2%. GWM pada dasarnya adalah sejumlah minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia. Keharusan menyediakan dana sejumlah minimum dana ini juga disebut sebagai likuiditas minimum (statutory reserve requipment) yang saat ini sebesar 5% dari dana pihak ketiga yang dihimpun berlaku sejak april 1997 (Dahlan Siamat, 1999:57).

  • Open Market Operation

Kebijakan ini diartikan sebagai kegiatan pembelian atau penjualan surat – surat berharga oleh Bank sentral. Kebijakan ini bertujuan antara lain:

Menjaga kestabilan harga obligasi/surat – surat berharga dengan tingkat bunga bank secara timbal balik. Tingginya suku bunga bank yang ditetapkan pemerintah akan menurunkan harga obligasi/surat surat berharga karena investor cendrung menyimpan uangnya dibank dan sebaliknya. Konsekuensinya, bila pemerintah ingin menaikkan harga obligasi/surat – surat berharga, maka suku bunga diturunkan. Kebijakan ini sekaligus memperkuat kebijakan politik diskonto dalam menentukan jumlah uang beredar

Membayar/melunasi utang pemerintah, melalui penjualan obligasi pemerintah pada operasi pasar terbuka.

Di Indonesia, operasi pasar terbuka dilakukan melalui penjualan dan pembelian surat surat berharga sertifikat bank indonesia (SBI) dan surat berharga pasar uang terbuka, bank indonesia telah mengembangkan kedua instrumen tersebut(repro) ke masing masing masing instrumen sehingga saat ini dikenal SBI repro dan SBPU repro. (Dahlan Siamat. 1999:57).

  • Rediscount Rate Policy

Kebijakan ini digunakan untuk mengukur besarnya diskonto yang dikeluarkan terhadap bank bank umum. Oleh karena itu, kebijakan ini sering disebut sebagai kebijakan politik diskonto, dimana bank sentral menentukan tingkat diskonto atau first class bills. Tindakan yang dilakukan bank sentral adalah merubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank bank umum untuk sejumlah pinjamannya terhadap bank sentral. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan mempengaruhi tinggi rendahnya bunga yang dikenakan kepada nasabah bank bank umum tersebut. Tinggi rendahnya tingkat bunga bank umum akan mempengaruhi besarnya kredit yang diminta oleh masyarakat yang akhirnya terlihat pada fluktuasi jumlah uang yang beredar.

Di indonesia diskonto ini disediakan bagi bank bank dalam rangka pengaturan likuiditas sehari – hari, khususnya bank yang menghadapi maturity mismach antara penawaran dan pendanaannya. Kebijakan diskonto dilakukan dengan cara penjualan surat surat berharga repro atau peminjaman surat berharga. Surat berharga yang sering dilakukan adalah SBI dan SBPU yang diskonto oleh bank lain. Penetapan tingkat diskonto dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengendalian moneter. Dalam hal diperlakukan pengetahuan likuiditas maka tingkat diskonto dapat dinaikkan dan sebaliknya, dalam hal diperlukan pelangganan likuiditas tingkat diskonto.

  1. Pengendalian kredit selektif

Secara umum kebijakan moneter adalah untuk mengatur jumlah penawaran uang dan kredit bank dan tingkat suku bunga umum. Jadi bukan untuk menentukan alokasi kredit diantara banyak pemakai dan penggunaannya. Fungsi alokasi atau penjatahan ini diserahkan pada swasta. Mareka yang percaya pada prekonomian pasar yang sangat bebas pada umumnya menyokong ketergantungan pokok atas manajemen moneter umum karena alokasi kredit  membantu mengalokasikan sumber daya riel, yang menurut  mereka harus dialokasikan melalui persaingan dipasar. Akan tetapi banyak orang, termasuk beberapa yang menyetejui ketergantungan pokok pada tindakan – tindakan umu, percaya bahwa tindakan ini harus dilengkapi dengan pengendalian selektif (selective control) yaitu dengan tindakan – tindakan titik penurunan volume kredit yang digunakan untuk keperluan selektiv tanpa harus menurunkan penawaran total dan menaikkan biaya kredit untuk semua keperluan.

Pengendalian kredit selektif  dapat positif atau negatif. Pengendalian negatif (negative control) berusaha untuk menurunkan penawaran atau menaikkan biaya kredit untuk keperluan tertentu. Pengendalian posotif (positive control) berusaha untuk menaikkan penawaran atau menurunkan biaya kredit untuk keperluan khusus. Walaupun perhatian utama kita adalah pada pengendalian selektif oleh bank sentral dan banyaknya tindakan oleh instansi pemerintah lain mempengaruhi secara berarti terhadap alokasi kredit diantara penggunaan pontensial atau para pemakai kredi.

  1. Moral Suasion

Kebijakan ini akan efektif jika didukung oleh tindakan yang lebih positif atau menghimbau bank bank untuk selalu mempertimbangkan kondisi makro ekonomi maupun kondisi mikro masing masing bank dalam menyusun rencana ekspansi kredit yang realistis. Kebijakan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong perbankan agar senantiasa menerapkan sistem kehati-hatian dalam memberikan kredit, namun tetap memberi kebebasan bagi perbankan untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan mekanisme pasar.

sumber artikel

Lihat juga:

Pengertian Inflasi Pengertian Bank Umum Pengertian dan Tugas Bank Sentral
Pasar Uang Pasar Modal Sumber Dana Bank

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *